Berita

Junta Myanmar/Net

Dunia

China Berhasil Tengahi Gencatan Senjata Junta dan Kelompok Pemberontak Myanmar

JUMAT, 15 DESEMBER 2023 | 13:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China mengumumkan kesepakatan gencatan senjata sementara antara junta dan kelompok bersenjata etnis minoritas Myanmar.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam perundingan yang ditengahi oleh China. Perundingan menghasilkan beberapa perjanjian, termasuk gencatan senjata sementara dan komitmen untuk menjaga momentum dialog.

"Konflik di Myanmar utara jelas sedang mengalami deeskalasi," jurubicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada Kamis (14/12).


Bentrokan terjadi di negara bagian Shan, Myanmar utara, setelah Tentara Arakan (AA), Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA) melancarkan serangan pada akhir Oktober.

Kelompok-kelompok tersebut telah merebut posisi militer dan pusat perbatasan yang penting untuk perdagangan dengan China. Ini menjadi tantangan militer terbesar bagi junta sejak mereka merebut kekuasaan pada tahun 2021.

Namun pada awal pekan ini China mengatakan perundingan perdamaian telah diadakan dan menghasilkan hasil positif, tetapi tidak menyebutkan gencatan senjata.

“Ini tidak hanya melayani kepentingan semua pihak terkait di Myanmar, tetapi juga membantu menjamin perdamaian dan ketenangan di perbatasan China-Myanmar,” lanjut Mao.

Beijing adalah pemasok senjata utama dan sekutu junta, namun hubungan keduanya tegang dalam beberapa bulan terakhir karena kegagalan junta dalam menindak situs penipuan online di Myanmar yang menurut Beijing menargetkan warga China.

Di samping itu, China cukup terganggu dengan bentrokan di negara bagian Shan, di mana terdapat jaringan pipa minyak dan gas yang memasok China dan lokasi rencana pembangunan jalur kereta api bernilai miliaran dolar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya