Gerakan Mahasiswa Koalisi Indonesia Maju di patung Arjuna Wijaya, Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (13/12)./RMOL
Pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dinilai sebagai puncak dari inkonsistensi Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi.
Firli Bahuri diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli yang merasa penetapannya sebagai tersangka janggal dan tidak didasarkan pada fakta-fakta tengah melakukan perlawanan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gerakan Mahasiswa Koalisi Indonesia Maju (GM-KIM) yang menggelar aksi di patung kuda Arjuna Wijaya, Silang Monas, Rabu siang (13/12), mengatakan bahwa kasus yang dialami Firli Bahuri ini tidak seperti yang tampak di permukaan.
“Kami menduga kuat bahwa ini adalah perlawanan dari kelompok yang selama ini merasa dirugikan oleh pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri,” ujar kordinator aksi GM-KIM Husna Ibrahim Palik kepada media usai menggelar aksi.
Massa GM-KIM awalnya ingin menggelar aksi di depan Istana Negara. Namun gerakan mereka terhenti di patung kuda.
Dalam aksinya GM-KIM membawa spanduk raksasa bertuliskan “Jokowi Stop Cawe-cawe KPK” dan print out berukuran raksasa dari screen shot kicauan aktivis pro demokrasi Adhie Massardi di akun X miliknya.
Dalam kicauannya itu, Adhi mengatakan, Firli Bahuri memiliki dua kesalahan.
Pertama, Firli dinilai banyak membuang waktu dan gagal menghentikan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kedua, Firli dinilai tidak tegas menolak laporan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah mengenai bisnis anak-anak presiden, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, yang janggal dasn berbau nepotisme.
“Akibatnya, (laporan Ubedillah) itu menjadi hantu politik bagi kedua anak Widodo,” tulis Anies.
Spanduk raksasa berisi kicauan Adhie Massardi itu pun menjadi perhatian anggota masyarakat yang melintas di lokasi aksi.
Cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 tidak hanya untuk memuluskan anaknya jadi cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto. Namun juga untuk memastikan kemenangan pasangan itu.
Setelah Firli Bahuri dibungkam, ujar Hasnu lagi, hal berikutnya yang terjadi adalah berbagai kasus yang sempat ditangani KPK mandek. Kasus-kasus itu mengenai sejumlah tokoh penting di tubuh koalisi Prabowo-Gibran, seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan, juga Prabowo Subianto.
Begitu juga beberapa kasus lain seperti kasus proyek pembangunan kereta api yang patut diduga melibatkan mafia Muhamad Suryo yang memiliki hubungan dekat dengan sejumlah pejabat kunci pemerintahan dan keluarga Jokowi. Begitu juga kasus pengadaan daging sapi yang melibatkan anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Ahmad Ali dan Rusdi Masse.
Kasus lain yang juga berpotensi menguap adalah kasus yang melibatkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pius Lustrilanang dan kasus dana bantuan Gubernur Jawa Timur.
Sebelum menutup aksi, GM-KIM mengatakan akan kembali menggelar aksi hari Jumat nanti.
“Kami merasa berkewajiban memberikan pendidikan politik pada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, dan tidak menghakimi pihak yang sebenarnya menjadi korban,” demikian Hasnu.
