Anies: Kita harus Sadar, Negara Bukan Mengatur Pikiran dan Perasaan

Acara Debat Capres perdana yang berlangsung di KPU, Selasa (12/12) dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga, berlangsung sengit dan penuh gagasan.

Masing-masing Paslon memaparkan visi-misinya terkait tema tersebut. Kemudian mereka saling menanggapi materi debat dengan melontarkan satu pertanyaan.

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan menanggapi fenomena toleransi dan keadilan yang terjadi di masyarakat. Hal itu pun disampaikan Anies berdasarkan pengalamannya memimpin DKI Jakarta.

“Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan, (apalagi) tak dihukum. Karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar,” jelas Anies.
 
“Setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun kapanpun di manapun maka tegakkan aturan tegakkan hukum,” tegasnya.

 Sambung Capres yang diusung Nasdem, PKB dan PKS itu, negara harus pandai merawat kerukunan antar warga. Caranya melalui komunikasi yang massif dengan rakyatnya.

“Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di Masyarakat. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Saya, kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara termasuk untuk mengkritik,” ungkapnya.

“Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan,” tambahnya.

Dengan demikian, mantan Rektor Universitas Paramadina itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Di situ kita atur dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum,” tandasnya.