Berita

Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths/Net

Dunia

Tahun 2024 Suram, PBB Butuh Dana Rp 721 Triliun untuk Bantuan Kemanusiaan

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 21:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Prospek kemanusiaan di tahun 2024 disebut suram karena banyaknya konflik militer yang terjadi, darurat iklim, hingga keruntuhan ekonomi yang menimbulkan malapetaka bagi kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat AFP pada Senin (11/12).

Griffiths menyebut dunia saat ini tengah fokus mengamati konflik berkecamuk di Jalur Gaza. Di sisi lain, negara-negara seperti Sudan dan Afghanisan juga dinilai sebagai titik rawan yang membutuhkan bantuan internasional yang lebih besar.


Kendati demikian, kata Griffiths, PBB menghadapi masalah karena dana yang disiapkan tahun depan telah dikurangi dari 56,7 miliar dolar AS (Rp888 triliun) menjadi 46,4 miliar dolar AS (Rp721 triliun).

Dia melanjutkan, meski sudah dikurangi, dana tersebut masih merupakan jumlah yang sangat besar dan akan sulit untuk dikumpulkan karena banyak negara donor yang menghadapi krisis biaya hidup di negara mereka sendiri.

“Tanpa pendanaan yang memadai, kami tidak dapat memberikan bantuan penyelamatan jiwa. Dan jika kami tidak dapat memberikan bantuan tersebut, masyarakat akan membayar dengan nyawa mereka,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Griffiths, PBB akan mulai memfokuskan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Disebutkan bahwa dana telah disiapkan untuk 26 negara yang terjebak krisis dan 46 negara yang menghadapi dampak lanjutan seperti pengungsi.

Namun terdapat lima negara dengan permintaan bantuan kemanusiaan paling besar yakni Suriah (4,4 miliar dolar AS), Ukraina (3,1 miliar dolar AS), Afghanistan (3 miliar dolar AS), Ethiopia (2,9 miliar dolar AS), dan Yaman (2,8 miliar dolar AS).

Selain itu, kata Griffiths, ada 300 juta orang yang membutuhkan bantuan di seluruh dunia pada tahun depan. Namun PBB hanya akan menargetkan 180,5 juta dari jumlah tersebut, sisanya akan diambil alih oleh LSM dan lembaga bantuan swasta.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya