Berita

Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths/Net

Dunia

Tahun 2024 Suram, PBB Butuh Dana Rp 721 Triliun untuk Bantuan Kemanusiaan

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 21:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Prospek kemanusiaan di tahun 2024 disebut suram karena banyaknya konflik militer yang terjadi, darurat iklim, hingga keruntuhan ekonomi yang menimbulkan malapetaka bagi kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat AFP pada Senin (11/12).

Griffiths menyebut dunia saat ini tengah fokus mengamati konflik berkecamuk di Jalur Gaza. Di sisi lain, negara-negara seperti Sudan dan Afghanisan juga dinilai sebagai titik rawan yang membutuhkan bantuan internasional yang lebih besar.


Kendati demikian, kata Griffiths, PBB menghadapi masalah karena dana yang disiapkan tahun depan telah dikurangi dari 56,7 miliar dolar AS (Rp888 triliun) menjadi 46,4 miliar dolar AS (Rp721 triliun).

Dia melanjutkan, meski sudah dikurangi, dana tersebut masih merupakan jumlah yang sangat besar dan akan sulit untuk dikumpulkan karena banyak negara donor yang menghadapi krisis biaya hidup di negara mereka sendiri.

“Tanpa pendanaan yang memadai, kami tidak dapat memberikan bantuan penyelamatan jiwa. Dan jika kami tidak dapat memberikan bantuan tersebut, masyarakat akan membayar dengan nyawa mereka,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Griffiths, PBB akan mulai memfokuskan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Disebutkan bahwa dana telah disiapkan untuk 26 negara yang terjebak krisis dan 46 negara yang menghadapi dampak lanjutan seperti pengungsi.

Namun terdapat lima negara dengan permintaan bantuan kemanusiaan paling besar yakni Suriah (4,4 miliar dolar AS), Ukraina (3,1 miliar dolar AS), Afghanistan (3 miliar dolar AS), Ethiopia (2,9 miliar dolar AS), dan Yaman (2,8 miliar dolar AS).

Selain itu, kata Griffiths, ada 300 juta orang yang membutuhkan bantuan di seluruh dunia pada tahun depan. Namun PBB hanya akan menargetkan 180,5 juta dari jumlah tersebut, sisanya akan diambil alih oleh LSM dan lembaga bantuan swasta.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya