Berita

Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths/Net

Dunia

Tahun 2024 Suram, PBB Butuh Dana Rp 721 Triliun untuk Bantuan Kemanusiaan

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 21:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Prospek kemanusiaan di tahun 2024 disebut suram karena banyaknya konflik militer yang terjadi, darurat iklim, hingga keruntuhan ekonomi yang menimbulkan malapetaka bagi kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat AFP pada Senin (11/12).

Griffiths menyebut dunia saat ini tengah fokus mengamati konflik berkecamuk di Jalur Gaza. Di sisi lain, negara-negara seperti Sudan dan Afghanisan juga dinilai sebagai titik rawan yang membutuhkan bantuan internasional yang lebih besar.


Kendati demikian, kata Griffiths, PBB menghadapi masalah karena dana yang disiapkan tahun depan telah dikurangi dari 56,7 miliar dolar AS (Rp888 triliun) menjadi 46,4 miliar dolar AS (Rp721 triliun).

Dia melanjutkan, meski sudah dikurangi, dana tersebut masih merupakan jumlah yang sangat besar dan akan sulit untuk dikumpulkan karena banyak negara donor yang menghadapi krisis biaya hidup di negara mereka sendiri.

“Tanpa pendanaan yang memadai, kami tidak dapat memberikan bantuan penyelamatan jiwa. Dan jika kami tidak dapat memberikan bantuan tersebut, masyarakat akan membayar dengan nyawa mereka,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Griffiths, PBB akan mulai memfokuskan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Disebutkan bahwa dana telah disiapkan untuk 26 negara yang terjebak krisis dan 46 negara yang menghadapi dampak lanjutan seperti pengungsi.

Namun terdapat lima negara dengan permintaan bantuan kemanusiaan paling besar yakni Suriah (4,4 miliar dolar AS), Ukraina (3,1 miliar dolar AS), Afghanistan (3 miliar dolar AS), Ethiopia (2,9 miliar dolar AS), dan Yaman (2,8 miliar dolar AS).

Selain itu, kata Griffiths, ada 300 juta orang yang membutuhkan bantuan di seluruh dunia pada tahun depan. Namun PBB hanya akan menargetkan 180,5 juta dari jumlah tersebut, sisanya akan diambil alih oleh LSM dan lembaga bantuan swasta.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya