Berita

Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths/Net

Dunia

Tahun 2024 Suram, PBB Butuh Dana Rp 721 Triliun untuk Bantuan Kemanusiaan

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 21:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Prospek kemanusiaan di tahun 2024 disebut suram karena banyaknya konflik militer yang terjadi, darurat iklim, hingga keruntuhan ekonomi yang menimbulkan malapetaka bagi kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat AFP pada Senin (11/12).

Griffiths menyebut dunia saat ini tengah fokus mengamati konflik berkecamuk di Jalur Gaza. Di sisi lain, negara-negara seperti Sudan dan Afghanisan juga dinilai sebagai titik rawan yang membutuhkan bantuan internasional yang lebih besar.


Kendati demikian, kata Griffiths, PBB menghadapi masalah karena dana yang disiapkan tahun depan telah dikurangi dari 56,7 miliar dolar AS (Rp888 triliun) menjadi 46,4 miliar dolar AS (Rp721 triliun).

Dia melanjutkan, meski sudah dikurangi, dana tersebut masih merupakan jumlah yang sangat besar dan akan sulit untuk dikumpulkan karena banyak negara donor yang menghadapi krisis biaya hidup di negara mereka sendiri.

“Tanpa pendanaan yang memadai, kami tidak dapat memberikan bantuan penyelamatan jiwa. Dan jika kami tidak dapat memberikan bantuan tersebut, masyarakat akan membayar dengan nyawa mereka,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Griffiths, PBB akan mulai memfokuskan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Disebutkan bahwa dana telah disiapkan untuk 26 negara yang terjebak krisis dan 46 negara yang menghadapi dampak lanjutan seperti pengungsi.

Namun terdapat lima negara dengan permintaan bantuan kemanusiaan paling besar yakni Suriah (4,4 miliar dolar AS), Ukraina (3,1 miliar dolar AS), Afghanistan (3 miliar dolar AS), Ethiopia (2,9 miliar dolar AS), dan Yaman (2,8 miliar dolar AS).

Selain itu, kata Griffiths, ada 300 juta orang yang membutuhkan bantuan di seluruh dunia pada tahun depan. Namun PBB hanya akan menargetkan 180,5 juta dari jumlah tersebut, sisanya akan diambil alih oleh LSM dan lembaga bantuan swasta.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya