Berita

Tampilan hasil survei LSI/Repro

Politik

Meski Diterpa Isu Negatif, Publik Tetap Puas Kinerja Jokowi

MINGGU, 10 DESEMBER 2023 | 17:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berbagai isu negatif selalu menyerang Presiden Joko Widodo, terlebih di tahun politik ini. Anehnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden justru meroket.

Setidaknya fakta itu terungkap dari temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurut lembaga itu, approval rating Jokowi meningkat 76 persen.

“Angkanya mencapai 76 persen, merasa cukup dan sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Debat Capres, Netralitas Pemilu, dan Elektabilitas’, secara virtual, di Jakarta, Minggu (10/12).


Menurutnya, ada kenaikan signifikan terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi memasuki Desember ini. Padahal, pada temuan sebelumnya, September 2023, approval rating Jokowi di angka 72 persen.

Angka sempat menurun saat memasuki Oktober, menjadi 70 persen. Dan Desember ini terjadi peningkatan cukup signifikan, 76 persen.

"Mayoritas merasa puas dengan kinerja presiden, dengan tren yang meningkat dibanding temuan sebelumnya," katanya.

Jika dibedah, kata Djayadi, kelompok masyarakat yang menyatakan sangat puas berada di angka 20,8 persen. Jumlahnya meningkat jadi 55,2 persen dalam kelompok masyarakat yang menyatakan cukup puas.

Sebaliknya, yang menyatakan kurang atau tidak puas angkanya mengecil, 21,5 persen.

“Setelah ditelusuri, alasan utama yang membuat masyarakat puas dengan kinerja Jokowi adalah suka memberi bantuan kepada rakyat kecil. Angkanya mencapai 33,4 persen,” katanya.

LSI juga memotret alasan lain ihwal tingginya approval rating, yakni terkait pembangunan infrastruktur. Mencapai 24,9 persen. “Ada juga 18,3 persen yang menilai kinerja Jokowi sudah bagus," katanya.

Survei LSI dilakukan dalam rentang 3-5 Desember 2023, melibatkan 1.426 responden, diwawancarai melalui sambungan telepon, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya