Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Keamanan Teknologinya Diragukan Presiden Kosta Rika, China Protes

SABTU, 09 DESEMBER 2023 | 11:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekhawatiran Presiden Kosta Rika Rodrigo Chaves atas kemanan siber dan mata-mata China melalui teknologinya, mendapat tanggapan dari pihak Beijing.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (7/12), Kedutaan Besar China di San Jose mengecam sikap pemerintah tersebut sebagai tidak berdasar, dan mengatakan bahwa pernyataan seperti itu dapat merusak hubungan ekonomi kedua negara.

"China dengan tegas menolak semua tindakan kriminal," kata kedutaan China dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa negaranya juga menentang apa yang digambarkannya sebagai politisasi masalah ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (8/12).


Sebelumnya pada Rabu (6/12), Chaves berpendapat bahwa fokusnya adalah untuk meningkatkan keamanan nasional, dan menjelaskan mengapa perusahaan teknologi China, Huawei tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jaringan data seluler 5G di negara Amerika Tengah.

“Negara tempat Huawei bermarkas tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mencegah kegiatan mata-mata,” kata Chaves kepada wartawan pada konferensi pers rutin pemerintah.

Perselisihan mengenai pengembangan jaringan seluler 5G di Kosta Rika – yang dirancang untuk menyediakan koneksi yang lebih kuat serta data yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih tinggi – terjadi pada musim panas, ketika seorang komandan senior militer AS secara terbuka mempertanyakan kesesuaian Huawei.

Pada Agustus, Chaves menandatangani dekrit yang bertujuan untuk melarang perusahaan-perusahaan dari negara-negara berkembang 5G yang belum menyetujui konvensi kejahatan dunia maya internasional.

Larangan keputusan tersebut berlaku antara lain bagi perusahaan teknologi asal Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Brasil.

Saat ini Huawei menyediakan layanan telekomunikasi lainnya kepada pemerintah Kosta Rika, dan sedang menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi negara tersebut mengenai apakah perusahaannya diperlakukan tidak adil karena berbasis di China.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya