Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Keamanan Teknologinya Diragukan Presiden Kosta Rika, China Protes

SABTU, 09 DESEMBER 2023 | 11:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekhawatiran Presiden Kosta Rika Rodrigo Chaves atas kemanan siber dan mata-mata China melalui teknologinya, mendapat tanggapan dari pihak Beijing.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (7/12), Kedutaan Besar China di San Jose mengecam sikap pemerintah tersebut sebagai tidak berdasar, dan mengatakan bahwa pernyataan seperti itu dapat merusak hubungan ekonomi kedua negara.

"China dengan tegas menolak semua tindakan kriminal," kata kedutaan China dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa negaranya juga menentang apa yang digambarkannya sebagai politisasi masalah ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (8/12).


Sebelumnya pada Rabu (6/12), Chaves berpendapat bahwa fokusnya adalah untuk meningkatkan keamanan nasional, dan menjelaskan mengapa perusahaan teknologi China, Huawei tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jaringan data seluler 5G di negara Amerika Tengah.

“Negara tempat Huawei bermarkas tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mencegah kegiatan mata-mata,” kata Chaves kepada wartawan pada konferensi pers rutin pemerintah.

Perselisihan mengenai pengembangan jaringan seluler 5G di Kosta Rika – yang dirancang untuk menyediakan koneksi yang lebih kuat serta data yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih tinggi – terjadi pada musim panas, ketika seorang komandan senior militer AS secara terbuka mempertanyakan kesesuaian Huawei.

Pada Agustus, Chaves menandatangani dekrit yang bertujuan untuk melarang perusahaan-perusahaan dari negara-negara berkembang 5G yang belum menyetujui konvensi kejahatan dunia maya internasional.

Larangan keputusan tersebut berlaku antara lain bagi perusahaan teknologi asal Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Brasil.

Saat ini Huawei menyediakan layanan telekomunikasi lainnya kepada pemerintah Kosta Rika, dan sedang menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi negara tersebut mengenai apakah perusahaannya diperlakukan tidak adil karena berbasis di China.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Nyepi di Tengah Ramadan Perkuat Persaudaraan Lintas Iman

Kamis, 19 Maret 2026 | 10:01

Bedah Trailer 'Spider-Man: Brand New Day', Mengungkap Daftar Pemain dan Kandidat Musuh Utama

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:49

Volume Kendaraan Tol Trans Jawa Naik Signifikan

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:47

Kepadatan Tol Jakarta-Cikampek Berlanjut hingga Pagi

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:20

TNI Disarankan Ambil Alih Penanganan Kasus Andrie Yunus dari Kepolisian

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:14

Inspirasi Ucapan Hari Raya Nyepi 2026 yang Penuh Kedamaian

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:12

Dokter Tifa Bantah Rumor Temui Jokowi

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:47

Dampak Perang Iran, Bank Sentral UEA Gelontorkan Paket Penopang Likuiditas

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:46

Dugaan Perintah Atasan di Balik Teror Aktivis Harus Diungkap

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:25

Mudik Lebaran Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:08

Selengkapnya