Berita

Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P Ahmad/Net

Politik

Soal Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Sikap Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi Terbelah

SABTU, 09 DESEMBER 2023 | 06:39 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P Ahmad menghormati perbedaan pandangan dengan koleganya dari Bamus Suku Betawi 1982 soal Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden.

Riano menolak usulan tersebut, sedangkan Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Zainuddin atau Haji Oding mengusulkan penunjukkan Gubernur oleh Presiden dengan mempertimbangkan pendapat DPRD.

“Kalau saya kan Bamus Betawi, kalau Pak Haji Oding Bamus Suku Betawi 1982, itu beda ya. Silakan saja mengusulkan, sekali lagi saya menghormati usulan,” kata Riano dikutip Sabtu (9/12).


Riano mengatakan, Bamus Betawi secara tegas menolak usulan itu karena menurutnya dapat mencederai hak politik warga untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Dia juga tak ingin, hak politik warga dikebiri karena Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih atas rekomendasi DPRD.

“Demokrasi di Jakarta sudah berjalan baik, kita menghargai, tapi buat kami Bamus Betawi kalau Gubernur ditunjuk itu kemunduran demokrasi,” kata Riano.

Menurut dia, situasi dan kondisi Jakarta yang pemimpinnya dipilih melalui Pilkada masih berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat memilih dan mengetahui kualitas dan rekam jejak calon pemimpinnya dengan baik melalui Pilkada.

“Kalau Gubernur ditunjuk itu kan berdasarkan rasa, atau rasa presiden. Jangan karena ini daerah khusus terus harus ditunjuk, kan tidak gitu juga,” kata Riano.

Riano menambahkan, sistem pemerintahan harusnya berjalan maju bukannya mundur. Pasca orde baru dan reformasi, Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana sosok pemimpin mendapat amanah melalui pemilihan.

“Menurut saya ini (penunjukan Gubernur) sangat kurang baik, karena pemilihan langsung merupakan semangat kita pasca reformasi bahwa demokrasi kita tidak dikebiri dengan adanya penunjukkan,” demikian Riano.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya