Berita

Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding/Net

Politik

Berbiaya Murah, Bamus Suku Betawi Usul Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

SABTU, 09 DESEMBER 2023 | 04:06 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Akhirnya terkuak siapa pihak yang mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden RI. Pihak yang mengajukan hal itu dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) adalah Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982.

Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding membenarkan bahwa pihaknya yang menggagas agar kepala daerah di Jakarta ditunjuk Presiden.

Usulan itu disampaikan saat Haji Oding yang juga menjadi Wakil Ketua Majelis Kaum Betawi ini, mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI terkait RUU DKJ beberapa waktu lalu.

“Kami mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh presiden, cost (biaya) politik lebih kecil, kemudian dampak keamanan juga dapat dihilangkan gitu,” kata Haji Oding yang dikutip Sabtu (9/12).

Menurut Haji Oding, gagasan itu juga sudah disampaikan dalam Majelis Kaum Betawi. Lembaga itu mewadahi dua organisasi yakni Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Haji Oding dan Bamus Betawi yang dipimpin Riano P Ahmad.

Selain itu, kata dia, pertimbangan lain penunjukkan Gubernur secara langsung karena mereka menginginkan putra daerah menjadi pemimpin di Jakarta. Dia berharap, putra daerah mendapat keistimewaan pasca ibu kota dipindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Di situ ada kompromi soal putra daerah menjadi salah satunya toh, di mana-mana juga ada privilege politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum Betawi,” kata Haji Oding.

Meski kepala daerah tingkat provinsi ditunjuk Presiden, Haji Oding mengusulkan agar kepala daerah tingkat kota/kabupaten tidak lagi ditunjuk Gubernur. Dia berharap agar status administrasi di tingkat kota dan kabupaten dihapuskan, sehingga terdapat pemilihan langsung Wali Kota dan Bupati di Jakarta.

“Wali Kota nya dipilih langsung oleh Pilkada atau Pilwali, kemudian ada juga dibentuk DPRD di tingkat kota, itu keinginan kami gitu,” kata Haji Oding.

Jika Gubernur tetap dipilih lewat Pilkada dan Wali Kota dipilih oleh Gubernur, kata dia, hal ini tidak ada bedanya dengan status Jakarta yang masih menjadi ibu kota. Lantaran Jakarta statusnya akan berubah menjadi DKJ, dia berharap agar Gubernur dipilih Presiden dan Wali Kota/Bupati dipilih rakyat.

“Mana kekhususannya (Jakarta) gitu loh, kekhususannya adalah sebagai putra daerah kami meminta untuk privilege politik. Sudahlah diangkat oleh presiden, masyarakat yang lain silakan bicara punya hak masing-masing tapi tolong perhatikan Jakarta punya putra darrah sebanyak 28 persen, tolong kita hormati gitu,” pungkas Haji Oding.



Populer

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Minta Maaf, KPU Akui 2.325 TPS Salah Input Suara Capres-Cawapres

Jumat, 16 Februari 2024 | 08:47

Real Count Sementara, Ini Suara DPRD Bandar Lampung Dapil 1

Sabtu, 17 Februari 2024 | 11:20

UPDATE

UUD 1945 Berubah, Kualitas Demokrasi Indonesia Alami Penurunan

Senin, 26 Februari 2024 | 15:50

Strategi Airlangga Libatkan Milenial dan Gen Z Antarkan Sukses Golkar 2024

Senin, 26 Februari 2024 | 15:41

Pemerintah Sasar Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 5,3 - 5,6 Persen pada 2025

Senin, 26 Februari 2024 | 15:40

Jokowi Minta Rencana Kerja Pemerintah Akomodir Program Presiden Terpilih

Senin, 26 Februari 2024 | 15:18

Israel Tolak Perpanjangan Visa Organisasi Kemanusiaan Palestina

Senin, 26 Februari 2024 | 15:10

AHY-Moeldoko Akrab, Muslim: Kudeta Demokrat Sandiwara Belaka?

Senin, 26 Februari 2024 | 15:08

Akrab dengan Moeldoko, AHY Tak Simpan Dendam

Senin, 26 Februari 2024 | 14:58

Ekosistem Kerja yang Baik di Laut jadi Syarat Utama Ekonomi Biru

Senin, 26 Februari 2024 | 14:57

Penyematan Brevet Kopaska

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Kesepakatan Divestasi Saham Vale Diteken Sore Ini

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Selengkapnya