Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Gagal Lindungi Anak dari Pelecehan Online, Meta dan Mark Zuckerberg Digugat Pemerintah New Mexico

KAMIS, 07 DESEMBER 2023 | 14:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kasus hukum kembali membelit induk Facebook dan Instagram, Meta Platforms. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu digugat Pemerintah New Mexico karena dianggap gagal melindungi anak-anak dari pelecehan seksual online dan perdagangan manusia.

Jaksa Agung New Mexico Raul Torrez mengatakan pada Rabu (6/12), bahwa, gugatan juga diajukan terhadap Zuckerberg sebagai CEO.

“Penyelidikan kami terhadap platform media sosial Meta menunjukkan bahwa platform tersebut bukanlah tempat yang aman bagi anak-anak, melainkan lokasi utama bagi predator untuk memperdagangkan pornografi anak dan menggiring anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan orang dewasa," kata Torrez dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/12).


"Meta telah memungkinkan puluhan orang dewasa untuk menemukan, menghubungi, dan menekan anak-anak, agar memberikan gambar yang eksplisit secara seksual atau berpartisipasi dalam video dewasa," ujarnya.

Torrez mengatakan Zuckerberg dan eksekutif Meta lainnya sadar akan bahaya serius yang dapat ditimbulkan oleh produk mereka terhadap pengguna muda. Namun, mereka gagal melakukan perubahan yang memadai pada platform mereka yang dapat mencegah eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Sebelumnya pada Selasa, Jaksa Agung Montana Austin Knudsen mengumumkan bahwa negara bagian tersebut menggugat Meta, dengan mengatakan Instagram sengaja dirancang untuk membuat ketagihan, terutama bagi anak di bawah umur.

Pada Oktober, lebih dari 40 negara bagian AS juga menggugat Meta, menuduhnya memicu krisis kesehatan mental remaja dengan membuat platform media sosial mereka membuat ketagihan.

Sementara itu, Jaksa Agung di 33 negara bagian termasuk California dan New York mengatakan Meta berulang kali menyesatkan masyarakat tentang bahaya platformnya, dan dengan sengaja mendorong anak-anak dan remaja ke dalam penggunaan media sosial yang membuat ketagihan dan kompulsif. Delapan negara bagian AS lainnya dan Washington, DC mengajukan tuntutan hukum serupa.

Kasus-kasus tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian tindakan hukum terhadap perusahaan media sosial atas nama anak-anak dan remaja.

Meta, TikTok milik ByteDance, dan YouTube Alphabet, telah menghadapi ratusan tuntutan hukum yang diajukan atas nama anak-anak dan distrik sekolah tentang kecanduan media sosial.

Pada Selasa, Senator AS Ed Markey dan Bill Cassidy mengatakan Meta sengaja menghindari undang-undang privasi anak-anak dan meminta perusahaan untuk menghentikan praktik tersebut.

Sebagai tanggapan atas tuntutan terbaru, Meta mengatakan bahwa mereka menggunakan teknologi canggih, mempekerjakan ahli keselamatan anak, melaporkan konten ke Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi, dan berbagi informasi dan alat dengan perusahaan lain dan penegak hukum, termasuk jaksa agung negara bagian, untuk membantu membasmi predator.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya