Berita

Mimbar bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tenggara (Amara), di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari/Net

Politik

Selamatkan Demokrasi dari Oligarki, Mahasiswa Sultra Gelar Mimbar Bebas

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 09:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Persoalan pelanggaran HAM dan dinasti politik, menjadi tema besar mimbar bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tenggara (Amara), di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari.

Mahasiswa yang berasal dari Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Lakidende, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Universitas Mandala Waluya, dan STIMIK Bina Bangsa serta perwakilan masyarakat, kompak mengenakan topeng dan membawa pamflet "Lawan Politik Dinasti, Tolak Pelanggar HAM".

Koordinator aksi Mimbar Demokrasi Ardyanto, menegaskan bahwa gerakan ini murni dari mahasiswa dan rakyat karena melihat kondisi negara dan bangsa yang tidak baik-baik saja sekarang ini.


Ardyanto mengatakan, Pilpres 2024 saat ini mempertontonkan secara gamblang persoalan politik dinasti. Terutama, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.

"Mahasiswa dan Rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi," ujar Ardyanto dalam keterangannya, Rabu (6/12).

Melihat kondisi itu, lanjutnya, Amara mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Pertama, kata dia, menolak politik dinasti. Kedua, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Ketiga, selamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani.

"Terakhir, tegakkan keadilan hukum tanpa intervensi," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya