Berita

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah/Net

Politik

Kebudayaan Tak Masuk Materi Debat Capres, Komisi X DPR: Sangat Disayangkan

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 20:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi X DPR RI menyayangkan tidak dimasukkannya secara jelas topik kebudayaan dan kesenian pada materi debat Capres-Cawapres Pilpres 2024.

“Sangat disayangkan jika kita tidak mendengarkan gagasan para kandidat tentang kebudayaan dan pemajuan kebudayaan,” kata anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, kepada wartawan, Selasa (5/12).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu juga mengatakan, seharusnya penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, juga memasukkan tema kebudayaan. Terlebih Indonesia memiliki sejarah kebudayaan sangat beragam dan kuat.


“Sesungguhnya kebudayaan kita sangat kuat. Dan seharusnya jadi landasan berpikir dan pembentukan karakter bangsa,” katanya.

Menurut dia, kebudayaan bukan melulu soal sejarah masa lampau, tetapi juga landasan berpikir pengokohan karakter bangsa masa depan.

Meski begitu, legislator Dapil Jawa Barat I itu mengajak masyarakat tidak berspekulasi terkait tidak dimasukkannya tema kebudayaan dan kesenian oleh KPU. Ia tetap mengajak masyarakat untuk menciptakan Pemilu sejuk, rukun dan penuh kekeluargaan.

“Bisa dibayangkan, sulit membagi tema, karena banyak sekali,” akunya.

Berdasar jadwal, debat Capres-Cawapres akan digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Dilanjutkan pada 7 dan 21 Januari 2024. Debat penutup dilangsungkan pada 4 Februari 2024.

Debat pertama membahas persoalan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat kedua masalah Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

Debat ketiga menyoal persoalan Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, dan Infrastruktur. Debat keempat soal Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat.

Terakhir, debat kelima, membahas Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-Covid Society), dan Ketenagakerjaan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya