Berita

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah/Net

Politik

Kebudayaan Tak Masuk Materi Debat Capres, Komisi X DPR: Sangat Disayangkan

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 20:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi X DPR RI menyayangkan tidak dimasukkannya secara jelas topik kebudayaan dan kesenian pada materi debat Capres-Cawapres Pilpres 2024.

“Sangat disayangkan jika kita tidak mendengarkan gagasan para kandidat tentang kebudayaan dan pemajuan kebudayaan,” kata anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, kepada wartawan, Selasa (5/12).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu juga mengatakan, seharusnya penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, juga memasukkan tema kebudayaan. Terlebih Indonesia memiliki sejarah kebudayaan sangat beragam dan kuat.


“Sesungguhnya kebudayaan kita sangat kuat. Dan seharusnya jadi landasan berpikir dan pembentukan karakter bangsa,” katanya.

Menurut dia, kebudayaan bukan melulu soal sejarah masa lampau, tetapi juga landasan berpikir pengokohan karakter bangsa masa depan.

Meski begitu, legislator Dapil Jawa Barat I itu mengajak masyarakat tidak berspekulasi terkait tidak dimasukkannya tema kebudayaan dan kesenian oleh KPU. Ia tetap mengajak masyarakat untuk menciptakan Pemilu sejuk, rukun dan penuh kekeluargaan.

“Bisa dibayangkan, sulit membagi tema, karena banyak sekali,” akunya.

Berdasar jadwal, debat Capres-Cawapres akan digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Dilanjutkan pada 7 dan 21 Januari 2024. Debat penutup dilangsungkan pada 4 Februari 2024.

Debat pertama membahas persoalan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat kedua masalah Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

Debat ketiga menyoal persoalan Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, dan Infrastruktur. Debat keempat soal Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat.

Terakhir, debat kelima, membahas Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-Covid Society), dan Ketenagakerjaan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya