Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/RMOL

Politik

Wacana Hak Interpelasi DPR, Puan: Yang Penting Supremasi Hukum Berjalan Baik

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 14:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana pengajuan hak interpelasi DPR RI buntut pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku diintervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) direspons Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan mengatakan, pihaknya menjunjung tinggi supremasi hukum yang ada dengan sebaik-baiknya.

“Kami menjunjung supremasi hukum yang ada. Jadi, yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar,” kata Puan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).


Adapun, mengenai wacana pengajuan hak interpelasi anggota dewan atas pengakuan mengejutkan mantan pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu, Puan menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dewan.

Namun, Puan menyebut bahwa pihaknya tetap perlu mempertimbangkan hal tersebut.

“Bahwa kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota, kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak,” ujar Politikus PDIP ini.

“Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar,” demikian Puan Maharani.

Sebelumya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Agus Rahardjo mengungkap adanya dugaan upaya intervensi Presiden terhadap penanganan kasus mega korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang sedang ditangani KPK. Dugaan intervensi tersebut terjadi saat Agus Raharjo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana.

"Terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden, saat itu Presiden ditemani Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara). Dipanggilnya bukan lewat ruang wartawan, tapi ruang masjid kecil. Di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah," jelas Agus.

"Begitu saya masuk, beliau teriak, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk, ternyata baru tahu yang suruh dihentikan itu (maksudnya) kasus Pak Setnov (Setya Novanto), Ketua DPR waktu itu memiliki kasus e-KTP, supaya tidak diteruskan,” kata Agus Rahardjo, dalam sebuah talk show di salah satu televisi swasta nasional, dikutip Jumat (1/12).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya