Berita

Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/Net

Publika

Megawati vs Joko Widodo

Firli Bahuri Korban Permainan Tali

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 13:30 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI

Pusaran konflik Megawati vs Presiden Widodo kian kencang. Setelah MK, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri dibuat jungkir-balik, kini giliran KPK yang pontang-panting. Ketua KPK Firli Bahuri ikut merasakan dampaknya.

MENGAMATI panggung politik nasional seperti sedang menyaksikan politik permainan tali. Permainan tradisional anak-anak. Presiden Joko Widodo megang satu ujung tali. Ujung lainnya dipegang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tali itu lalu mereka putar-putar.
 
Ganjar-Mahfud dan para pengikutnya, serta Gibran-Prabowo Cs (Gibran disebut duluan karena lebih dominan) dan koalisi parpol pengusungnya, berlompatan di atas tali itu.
 

 
Beberapa institusi penting negara seperti Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terjebak dalam pusaran permainan tali (politik) yang kian menegang itu.
 
Paling sial memang Polri. Gegara kepergok mengontrol kantor PDIP Solo, harus jumpalitan menjelaskan eksistensi dan netralitasnya. Memang tak banyak yang percaya. Hanya waktu yang bisa meyakinkan netralitas Polri.
 
Tapi paling dramatis dan paling asyik ditonton memang jumpalitannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Meskipun Presiden Widodo sudah pontang-panting mengubah UU KPK sehingga akhirnya bisa nyeret KPK ke “rumpun eksekutif”, ke haribaan Presiden, tapi institusi anti-rasuah itu tidak serta-merta berada di ujung telunjuknya.
 
Ketua KPK Firli Bahuri yang kini di-nonaktifkan tampaknya lebih milih mengikuti irama tali yang diayunkan Megawati. Kisah nyata Ketum PDIP yang secara demonstratif mematut-matut dasi di leher Firli Bahuri di hadapan khalayak ramai saat acara kenegaraan di Senayan (16/8/23), menjadi indikasi kuat akan dugaan itu (dekat Megawati).
 
Ketika Agus Rahardjo (Ketua KPK 2015-2019) dibentak (Presiden) agar hentikan kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto tapi tidak digubris, mungkin masih bisa ditoleransi. Sebab KPK ketika itu statusnya independen.
 
Tapi sekarang kan KPK sudah dijaring masuk dalam rumpun eksekutif. Sedang pemimpin eksekutif tertinggi itu ya Presiden. Apa kata dunia jika ketua KPK tidak nurut sama Presiden? Ada apa dengan Firli Bahuri? Jadi benar dia orang Megawati?
 
Bukan urusan kita (rakyat biasa) untuk investigasi mencari kebenaran apakah Firli itu orang Megawati atau telunjuknya Presiden Widodo. Catatan pendek ini dibuat hanya agar kita tidak usah tanya kiri-kanan: “Kenapa Presiden harus bentak-bentak Ketua KPK?”
 
KPK memang instrumen paling ampuh untuk bikin lawan politik lumpuh. Tapi juga bisa ampuh untuk bikin koalisi tetap utuh. Paham maksud kalimat ini?
 
Tapi kenapa Firli Bahuri banyak buang waktu, muter-muter nyari bukti, tidak lekas men-TSK-kan Anies Baswedan? Akibatnya, sekarang menjadi sandungan lumayan serius di ajang Pilpres.
 
“Kesalahan” Firli yang lain menyangkut pelaporan dugaan KKN Gibran dan Kaesang yang dilaporkan sohib saya Ubedilah Badrun.
 
Alih-alih ditutup dengan alasan tidak cukup bukti, eh KPK malah bikin infografis dan diagram skandal KKN dua anak Presiden itu. Seperti disodorkan sebagai ancaman. Akibat lainnya, Gibran dan Kaesang, dua anak muda yang bak meteor di langit politik nasional, tak bisa lepas dari kasus itu.
 
Kalau begitu, berarti Firli Bahuri dikriminalisasi dengan tuduhan meras SYL itu, dong?
 
Kita tidak usah repot-repot nyari tahu apakah (tuduhan meras SYL) itu kriminalisasi atau diskriminasi. Sebab kalau tuduhan itu toh benar, tapi jika Ketua KPK nonaktif itu (masih) kesayangan Presiden, mungkinkah polisi, apalagi hanya setingkat Kapolda, berani men-TSK-kan Firli?
 
Kunci untuk ungkap kasus (Firli Bahuri) ini bisa ditelusuri ke Boyamin Saiman, bos Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Kawan saya yang wong Solo ini desak Polri agar lekas memenjarakan Firli Bahuri. Bisa saja dikabulkan.
 
Toh beberapa pekan sebelumnya Arkaan dan Almas, dua anak Boyamin, minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan mereka agar Gibran, anak Presiden Widodo, eh dikabulkan.
 
Akhirnya, lain lubuk lain ikannya, lain yang berseteru lain pula korbannya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya