Berita

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P Bolombo/Ist

Nusantara

Plh Dirjen Bina Pemdes: Desa Maju, NKRI Tangguh

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 11:20 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Desa merupakan pagar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab itu, penguatan kelembagaan desa agar semua desa di Indonesia tangguh, sangat penting dilakukan.

"Bila desa tangguh, Kecamatan tangguh, kabupatennya tangguh, provinsi juga tangguh, pasti tangguh juga NKRI," tegas Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (5/12).

Sebab itu, sambung dia, penting dilakukan kerjasama antar desa. Dengan begitu tidak hanya satu desa yang maju, tapi semua desa maju bersama-sama.


La Ode beberapa kali menekankan penting hal itu, terutama dalam forum Program Penguatan Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di sejumlah provinsi di Tanah Air.

Dalam konteks itu, kata dia, diperlukan interaksi yang kuat dan intens dari masing-masing desa. Yang sudah maju membagi pengetahuannya kepada yang belum maju. Begitu juga yang belum maju, jangan segan-segan belajar dari yang sudah maju.

Meski begitu La Ode juga mengingatkan, kerjasama tidak hanya bisa dilakukan melalui mekanisme G to G (government to government), tetapi juga dengan pihak swasta, asal sesuai aturan yang sudah ada.

Dia mencontohkan beberapa desa yang sebenarnya memiliki kesamaan tipologi kawasan, seperti pertanian dan perkebunan, namun tidak bisa disatukan, karena terkendala batas desa.

"Akhirnya jalan sendiri-sendiri, padahal seharus justru saling kerja sama," tandasnya.  

Desa, tegasnya, merupakan pagar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu penguatan kelembagaan desa untuk membuat desa-desa di Indonesia tangguh sangat penting dilakukan.

"Kalau desa tangguh, Kecamatannya tangguh, kabupatennya tangguh, provinsinya tangguh, pas NKRI-nya juga tangguh," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya