Plh Dirjen Bina Pemdes Tekankan Pentingnya Interaksi Antar Desa

Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, kembali menekankan pentingnya kerjasama antar desa, agar bukan hanya satu desa yang maju, tapi banyak desa maju bersama-sama.

Harapan La Ode itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi (rakor) Program Penguatan Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di 7 regional secara daring, Senin (04/12). Tujuh regional itu meliputi, Medan, Palembang, Yogyakarta, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Jayapura.

"Supaya jangan hanya satu desa pintar sendiri, bangun interaksi antar desa, jangan one man show lah" katanya.

Menurut La Ode, kerjasama tersebut tidak hanya bisa dilakukan melalui mekanisme G to G (Government to Government), tetapi juga dengan pihak swasta. Hanya saja, kerjasama itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada.

Pada kesempatan itu, La Ode mencontohkan keberadaan beberapa desa yang sebenarnya memiliki kesamaan tipologi kawasan seperti pertanian dan perkebunan, namun tidak bisa disatukan karena terkendala batas desa.

"Karena ada batas desa kemudian mereka jalan sendiri-sendiri, seharusnya ini yang saling bekerja sama," paparnya.  

Ia menambahkan, desa adalah pagar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan desa untuk membuat desa-desa di Indonesia tangguh sangat penting dilakukan.

"Kalau desa tangguh, Kecamatannya tangguh, kabupatennya tangguh, provinsinya tangguh, dan juga NKRI," paparnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu selaku sekretaris CPMU Chaerul Dwi Sapta menjelaskan, rakor ini melibatkan stakeholder terkait, antara lain, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan yang dipilih, dan desa.

"Rakor ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan untuk perbaikan pelaksanaan P3PD di 2024," ujarnya. P3PD merupakan kerjasama antara Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank) yang akan berakhir pada akhir 2024.