Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Pelaku Usaha Perikanan Minta PIT Segera Ditunda

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 19:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Beberapa waktu lalu, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menyambangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengadukan soal kebijakan Perikan Ikan Terukur (PIT).

Presiden Jokowi melalui Wantimpres Wiranto menerima masukan itu dan mempertimbangkan untuk merevisi PP Nomor 11/2023 tentang PIT.

Terkait itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono menerbitkan Surat Edaran Nomor: B.1954/MEN-KP/XI/2023 Tentang “Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur yang ditandatangani pada 29 November 2023“.

Namun surat edaran tersebut dinilai oleh para nelayan tidak sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu (Aspertadu), Marzuki Yazid menyampaikan dengan tegas soal penundaan PIT.

“Tunda pelaksanaan PIT dan permen turunannya dan kaji ulang atau Revisi PP HPI dan PP Tarif PNBP,” kata Marzuki dalam keterangannya, Senin (4/12).

Aspertadu yang memiliki anggota mayoritas pemilik kapal ukuran 30-500 GT operasi di laut di atas 12 mil sangat keberatan dengan pola pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam skema PIT.

Lebih lanjut, dia juga minta skema hitung produktivitas dalam PIT untuk dikaji ulang.

“Untuk sementara kembalikan ke PP 75/2015 untuk pungutan PNBP,” tegasnya.

Sambung Marzuki, poinnya KKP harus bisa merawat pelaku usaha yang sudah komplain atau mematuhi tahapan-tahapan regulasi.

“Yang penting dalam masa transformasi ini harus sabar dan teliti jangan pukul rata pelaku usaha/nelayan yang taat dan tidak taat,” imbuhnya.

“Jangan orientasi target PNBP semata tapi kelangsungan sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha nelayan juga harus diperhitungkan,” pungkas dia.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Puluhan Sepeda Motor Curian Diparkir di Polsek Tambora

Kamis, 25 April 2024 | 10:05

Kereta Cepat Whoosh Angkut 200 Ribu Penumpang selama Lebaran 2024

Kamis, 25 April 2024 | 09:56

9 Kandidat Bacalon Walikota Cirebon Siap Fit and Proper Test

Kamis, 25 April 2024 | 09:55

Usai Naikkan Suku Bunga, BI Optimis Rupiah akan Kembali ke Rp15.000 di Akhir Tahun

Kamis, 25 April 2024 | 09:51

Parpol Menuduh Pemilu Curang Haram Gabung Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

Demokrat Welcome PKB Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

KPK akan Kembali Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Kamis, 25 April 2024 | 09:38

Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik, Begini Caranya

Kamis, 25 April 2024 | 09:37

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Kamis, 25 April 2024 | 09:28

Berantas Judi Online Harus Serius

Kamis, 25 April 2024 | 09:22

Selengkapnya