Berita

Dalai Lama/net

Dunia

China Wajibkan Calon ASN di Tibet Kecam Dalai Lama

MINGGU, 03 DESEMBER 2023 | 11:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Tibet yang ingin mendapatkan pekerjaan di sektor publik harus mematuhi peraturan keras China, termasuk mengharuskan mereka mencela Dalai Lama, pemimpin agama Buddha Tibet.

Syarat ganjil itu diumumkan lewat iklan pembukaan 554 posisi ASN di Kota Sigatse dalam Program Perluasan Pembangunan Desa. Posisi tersebut dapat diisi oleh lulusan perguruan tinggi dari Daerah Otonomi Tibet dengan pelatihan di bidang kedokteran, konseling dan pengembangan desa.

Dikutip Radio Free Asia pada Minggu (3/12), mereka yang melamar pekerjaan ini harus menjadi “warga negara yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan".


Dalam hal ini, mereka harus meninggalkan Dalai Lama, menahan diri dari separatisme dan tetap setia kepada Partai Komunis China yang berkuasa.

Sejak lama Beijing menuduh Dalai Lama, yang saat ini tinggal di pengasingan di India, mendukung terorisme dan mencoba memisahkan Tibet dari China.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya