Pakar keamanan siber, Pratama Dahlian Persadha/Repro
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data yang paling dicari pelaku kejahatan, karena bisa digunakan untuk melakukan penipuan atau scamming dan hal-hal negatif lainnya yang merugikan masyarakat.
Demikian disampaikan pakar keamanan siber, Pratama Dahlian Persadha saat menjadi narasumber kanal YouTube Bambang Widjojanto, dikutip pada Minggu (3/12).
"Contohnya kemarin, ada 400 masyarakat yang uangnya dikuras habis oleh penjahat gara-gara dia mengklik aplikasi undangan," kata Pratama.
Lantas darimana si penjahat mengetahui nomor telepon seluler target yang diincarnya?
"Ya dari kebocoran data ini. Data (DPT Pemilu 2024) yang selengkap ini, bahkan memudahkan mereka untuk kejahatan, karena dia tahu (data) targetnya," kata Pratama.
Dengan data lengkap yang pelaku kejahatan kantongi, lanjut Pratama, mereka akan lebih mudah melakukan penipuan atau kejahatan lainnya.
"(Misalnya) anak bapak sekolah di SMA ini, jatuh pak, sekarang di rumah sakit, tolong transfer pak. Kalau nggak, anak bapak nggak dioperasi," demikian Pratama.
Sebelumnya, akun anonim Jimbo di situs peretasan BreachForums pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB, mengunggah data yang diklaim didapat dari KPU (kpu.go.id).
Jimbo mengaku memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Usai penyaringan data terduplikasi, sisanya adalah 204.807.203 data unik, hampir sama dengan jumlah warga di Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang berjumlah 204.807.222 orang.
Ia menyediakan sekitar 500 ribu data sebagai sampel yang bisa dilihat para pengguna BreachForums. Sampel data tersebut memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau 74 ribu Dolar AS (Rp1,14 miliar).
