Berita

Pakar keamanan siber, Pratama Dahlian Persadha/Repro

Politik

Pakar Kritik Menkominfo Anggap Tak Penting Pengamanan Siber

MINGGU, 03 DESEMBER 2023 | 08:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pakar keamanan siber, Pratama Dahlian Persadha menyesalkan sikap Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi yang tidak menganggap penting keamanan siber, sehingga kasus pembobolan data di lembaga pemerintah terus terulang.

Hal itu disampaikan Pratama saat menjadi narasumber kanal YouTube Bambang Widjojanto, dikutip pada Minggu (3/12).

"Saya nggak ngerti kalau ada pejabat (bilang) data (DPT) ini nggak penting," kata Pratama.


Bahkan, kata Pratama, Menteri Kominfo pernah mengatakan bahwa kebocoran data perselingkuhan lebih berbahaya.

"Data itu data biasa saja, yang lebih bahaya itu data selingkuhan terbongkar," kata Pratama mengutip pernyataan Menteri Kominfo.

Bambang pun menimpali dengan pernyataan tegas, kalau  Budi Arie Setiadi tidak pantas menjadi menteri.

"Dia tak pantas jadi menteri," kata Bambang.

Pratama melanjutkan, apabila 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 tidak penting, lantas buat apa diterbitkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Itu UU yang mengurusi data pribadi masyarakat, bahkan di seluruh dunia, semua sudah konsen dengan data pribadi. Sayangnya di Indonesia tidak seperti itu," kata Pratama.

Pratama nenambahkan, DPT Pemilu 2024 merupakan data lengkap yang berisi nama, nomor NIK, nomor KK, tanggal lahir, dan alamat.

"Lengkap semuanya, termasuk juga lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara)," kata Pratama

Sebelumnya, akun anonim Jimbo di situs peretasan BreachForums pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB, mengunggah data yang diklaim didapat dari KPU (kpu.go.id).

Jimbo mengaku memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Usai penyaringan data terduplikasi, sisanya adalah 204.807.203 data unik, hampir sama dengan jumlah warga di Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang berjumlah 204.807.222 orang.

Ia menyediakan sekitar 500 ribu data sebagai sampel yang bisa dilihat para pengguna BreachForums. Sampel data tersebut memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau 74 ribu Dolar AS (Rp1,14 miliar).





Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya