Berita

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne/Net

Dunia

PM Prancis Minta Pemerintah Berhenti Gunakan WhatsApp

JUMAT, 01 DESEMBER 2023 | 09:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mendesak para menteri di kabinetnya berhenti menggunakan aplikasi perpesanan instan yang banyak dikenal seperti WhatsApp, Signal, atau Telegram.

Dalam sebuah surat edaran pada Kamis (30/11), Borne mendorong agar anggota kabinet menggunakan aplikasi Olvid buatan startup Paris baik di ponsel maupun komputer mereka.

Bahkan, menurut laporan Majalah Prancis Le Point, para menteri hanya diberi batas waktu hingga 8 Desember untuk mengganti aplikasi perpesanan mereka.


PM Prancis mengatakan aplikasi pesan yang banyak digemari di masyarakat memiliki risiko keamanan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu kalangan pejabat pemerintah Prancis, diminta untuk menggunakan aplikasi buatan dalam negeri mereka sendiri.

"Olvid akan menggantikan sistem pesan instan lainnya untuk memperkuat keamanan pertukaran yang mungkin berisi informasi rahasia," isi surat Borne.

Aplikasi perpesanan seperti WhatsApp milik Meta, Telegram, dan Signal semakin menjadi alat komunikasi yang digunakan di kalangan politik Prancis, dan pejabat pemerintah juga menggunakan aplikasi tersebut. Presiden Emmanuel Macron sendiri bahkan dikatakan sebagai pengguna setia aplikasi perpesanan tersebut.

Sementara itu, aplikasi buatan Prancis, Olvid dijalankan oleh dua peneliti kriptografi dan didukung oleh beberapa akselerator teknologi Perancis.

Di situs webnya, Olvid mengklaim memiliki sistem pesan pertama dan satu-satunya yang tidak bergantung pada pihak ketiga tepercaya dan server terpusat, sekaligus mengenkripsi metadata pengguna.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya