Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyerahkan Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2023/Ist

Politik

Unit Eselon I Kemendag Raih WTA, Mendag: Tingkatkan Menjadi Lebih Baik

KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | 20:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Seluruh unit Eselon I Kementerian Perdagangan meraih predikat Wilayah Tertib Administrasi (WTA). Selain itu, 9 unit kerja pusat dan 3 perwakilan perdagangan luar negeri di Kementerian Perdagangan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui penilaian Zona Integritas Internal.

Penganugerahan predikat tersebut diserahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu (29/11).

Menteri yang karib didapa Zulhas itu, menyampaikan, pencapaian tersebut menjadi pemicu bagi Kementerian Perdagangan untuk terus meningkatkan kinerja.


"Tentu kita akan tingkatkan terus. Mudah-mudahan seiring waktu Kemendag akan semakin baik," ujar Zulhas.

Zulhas juga mengapresiasi langkah Inspektorat Jenderal Kemendag yang telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkesinambungan melalui penilaian WTA dan penilaian Zona Integritas Internal.

Pada Juli–Oktober 2023, Inspektorat Jenderal Kemendag telah melaksanakan program evaluasi WTA dan Evaluasi Zona Integritas Internal menuju WBK.

Seleksi tahap akhir program tersebut dilakukan melalui rapat pleno yang menghadirkan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasilnya, seluruh unit eselon I Kemendag mendapat nilai rata-rata di atas 80 dengan Badan Kebijakan Perdagangan menduduki tempat pertama dan mendapat predikat WTA Utama, sedangkan 8 lainnya mendapat predikat WTA Madya.

Sementara untuk WBK, terdapat sembilan Unit Kerja Kemendag pusat serta tiga perwakilan perdagangan luar negeri yang mendapat predikat.

Unit kerja Kemendag pusat tersebut yaitu Direktorat Unit Usaha Perdagangan, Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor, Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Pusat Data dan Sistem Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal, Balai Penguji Mutu Barang, serta Biro Pengawasan Perdagangan Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Sedangkan, perwakilan perdagangan luar negeri tersebut yaitu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Indonesian Trade Promotion Center Vancouver Kanada, dan Indonesian Trade Promotion Center Meksiko.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya