Menkominfo: Pembobol 204 Juta Data DPT Pemilu 2024 Harus Diproses Hukum

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menindaklanjuti dugaan pembobolan 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

“Ya ini sekali lagi aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi,” kata Budi Arie.

Budi menegaskan, pihaknya akan merujuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menindak tegas pelaku pembobolan data DPT di KPU RI tersebut.

“Nah pelaku pencurian atau pemanfaatan data secara tidak sah ini ya harus diproses secara hukum,” kata Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini.

Informasi dugaan pembobolan data KPU itu pertama kali ramai di media sosial X, karena akun bernama Mario @p4cen0g3 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar situs peretas.

Dalam postingan diperlihatkan logo KPU RI beserta beberapa keterangan terkait data pemilih, yang dia jelaskan berdasarkan apa yang dia ketahui.

"Seorang threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari @KPU_ID sebesar 2 BTC dengan jumlah baris 252 juta dan field-field seperti NIK, NKK, nomor KTP, nama, TPS ID, difabel, e-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain-lain. Data-data tersebut termasuk data KJRI, KBRI, KRI," ungkap akun Mario, di media sosial X pada Selasa dini hari (28/11).

Hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam unggahannya di situs jual beli data curian, yakni Breaschforum.

Akan tetapi, terdapat beberapa data terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203  data pribadi.