Berita

Menkominfo Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11)/RMOL

Politik

Menkominfo: Pembobolan 204 Juta Data DPT Bermotif Ekonomi

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 15:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menkominfo Budi Arie Setiadi merespons soal adanya kebocoran 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di KPU RI. Menurutnya, pembobol data itu diduga memiliki motif ekonomi.  

Hal itu diungkapkan Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

“Ya ini sekali lagi aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi, pelakunya apa? motifnya apa? tapi mohon maaf ini jangan dikutip dulu ya, nanti pas doorstop teman-teman media. Ini motifnya sih ekonomi,” ungkap Budi Arie.


Dijelaskan Budi Arie, motif ekonomi di sini bahwa si pembobol data itu akan menjual 204 juta data yang berhasil diretas tersebut.

“Motifnya ekonomi dalam pengertian jualan data, kan data mahal sekarang harganya, ya kan,” kata Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis selaku pimpinan rapat menyela pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, Komisi I DPR tidak mau tahu siapa pelakunya, sebab hal itu merupakan pembahasan dalam bab berikutnya. Namun yang pasti, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas hal ini.

“Di UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) itu amanatnya kita nggak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya, tapi bahwa sampai kecolongan ini harus tanggung jawab ini KPU ini,” kata Haris.

“Jadi dalam hal ini yang salah adalah KPU, langsung kita bisa mengatakan yang salah KPU sebagai pengelola data pemilu kalau mengikuti UU PDP,” sambungnya.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya