Berita

Penolakan jalan hauling RMKO oleh warga Desa Saka Jaya, Kecamatan Muara Enim/RMOLSumsel

Nusantara

Jalan Hauling RMKO Ditolak Warga, DPRD Muara Enim Wanti-wanti Pemkab Soal Izin

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 05:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penolakan warga Desa Saka Jaya, Kecamatan Muara Enim terhadap rencana pembangunan jalan hauling batu bara PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) yang melintas di desanya mendapat respons dari DPRD Muara Enim.

Anggota DPRD Muara Enim, Kasman mengingatkan pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk tidak mengeluarkan rekomendasi izin.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, penolakan warga bukannya tanpa alasan. Mereka tentunya telah melihat dampak lingkungan yang terjadi di desa lain yang wilayahnya dilintasi oleh jalan hauling batu bara.


"Apalagi rencana pembangunan jalannya dekat dengan pemukiman hingga melintasi jalan poros desa. Tentu sudah ada pertimbangan dari warga jika proyek tersebut akan berdampak terhadap kehidupan mereka," kata Kasman, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel, Selasa (28/11).

Kasman mengatakan, dampak yang ditimbulkan mulai dari kemacetan, kerusakan jalan, debu hingga akhirnya berefek terhadap kesehatan mereka.

"Saya selaku wakil rakyat, jika keadaannya seperti itu maka akan ikut menolak pembangunan tersebut, kita harus dudukkan dulu permasalahan dan solusinya seperti apa," ujar Kasman.

Dia menganjurkan masyarakat Desa Saka Jaya untuk mengajukan keberatan mereka ke DPRD Muara Enim agar dapat didorong secara kelembagaan.

"Sehingga, pihak-pihak terkait bisa diundang, termasuk perusahaan untuk pemecahan masalah ini. Jangan sampai masyarakat dirugikan," imbuhnya.

Dia juga mengingatkan Pemkab Muara Enim dalam hal ini instansi terkait untuk tidak memberikan izin terkait pembangunan jalan hauling tersebut.

"Selama masyarakat belum setuju, belum ada kesepakatan dari masyarakat, dinas terkait jangan keluarkan izin atau rekomendasi apapun, jangan sepihak, jangan dulu," tegasnya.

Terpisah, Ketua DPD LSM Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) RI Muara Enim, Harmani mengatakan, penolakan warga Desa Saka Jaya merupakan salah satu bentuk trauma terhadap perusahaan batu bara yang banyak abai terhadap prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

Terlebih lagi, perusahaan yang ingin membangun jalan tersebut adalah anak perusahaan dari PT RMK Energy yang baru-baru ini telah menerima sanksi lantaran pelanggaran lingkungan yang dilakukannya.

Sehingga, dampak buruk terhadap kehidupan mereka kedepannya menjadi pertimbangan utama.

"Saya pikir sanksi yang dijatuhkan KLHK terhadap kejadian di Muara Belida belum sepenuhnya diselesaikan oleh PT RMK, ini harus dikaji dan diperhatikan oleh OPD terkait, baik DLH atau perizinan harus mempertimbangkan itu," ujarnya.

Harmani meminta pemerintah daerah tidak begitu gampang memberikan izin terhadap perusahaan dengan dalih memperlancar investasi.

"Boleh saja memberikan kemudahan. Tapi juga, mereka (investor,red) harus taat aturan main. Jangan masyarakat yang jadi korban," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya