Berita

Jumpa pers Pimpinan KPU di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (28/11)/RMOL

Politik

Penyediaan Logistik Pemilu 2024, KPU Klaim Penghematan Hingga Ratusan Miliar

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 00:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim melakukan penghematan anggaran dalam penyediaan logistik pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024. Bahkan, jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

Hal itu disampaikan Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (28/11).

Sosok yang kerap disapa Drajat itu menjelaskan, KPU menerapkan dua tahap pengadaan logistik Pemilu Serentak 2024, yang jika ditotal berhasil menghemat Rp381 miliar.


Pasalnya, dia menyebutkan hasil kerja sama KPU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), nilai penghematan anggaran di tahap pertama lebih besar.

"Untuk pengadaan logistik tahap satu, KPU berhasil melakukan efisiensi sebesar 42,72 persen atau sebesar Rp225 miliar," ujar Drajat.

Sementara, untuk pengadaan logistik tahap kedua yang dilakukan bersama LKPP, KPU RI juga berhasil berhemat ratusan miliar rupiah, meskipun jumlahnya tidak sebesar tahap pertama.

"Dalam pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap kedua, KPU bersama-sama dengan LKPP berhasil melakukan efisiensi 18,27 persen atau sekitar kurang lebih Rp156 miliar," demikian Drajat menambahkan.

Berikut ini daftar jenis logistik Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan KPU RI untuk Tahap 1 dan 2:

1. Kotak suara: 8.084.563 buah

2. Tinta: 1.640.322 buah

3. Bilik pemungutan suara: 3.280.644 buah

4. Segel: 78.378.738 keping

5. Segel kabel tis: 21.170.356 buah.

6. Surat Suara: 1.208.921.320 lembar
 
7. Sampul: 61.161.473 lembar

8. Formulir: 8.137.230 set

9. Alat bantu tuna netra: 1.640.322 lembar terdiri untuk alat bantu pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilu DPD RI

10. Daftar pasangan calon dan daftar calon tetap: 820.161 lembar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya