Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Angkat Isu Neo Orba, Megawati Kehabisan Akal Ngelawan Prabowo-Gibran

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 23:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu neo Orde Baru (Orba) diduga sejumlah pihak sengaja dimunculkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Organ Relawan Pendukung Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11) kemarin.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, pernyataan Megawati dalam pidatonya di acara itu menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Sebab menurutnya, dalam kata-katanya jelas menyebut "kalian yang sekarang berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru".  

"Memberikan label sebagai neo Orde Baru tentu berlebihan," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/11).

Pengamat politik lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta itu (UMJ) itu bahkan menganggap, Megawati seperti mengalami kebuntuan dalam mengupayakan pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Terkesan tidak punya isu lain yang lebih produktif untuk mengalahkan Prabowo-Gibran dalam konstestasi Pilpres 2024. Semua isu sudah diproduksi mulai dari "politik dinasti, netralitas, kecurangan pemilu, haus kekuasaan, hingga puncaknya memberikan label neo orde baru," tuturnya.

Putra Sulawesi Tenggara yang kerap disapa Biran itu mengaku heran dengan gaya politik Megawati dan PDIP, khususnya selepas Gibran menjadi cawapres Prabowo seolah ditinggal pergi Jokowi.

Padahal, dia memandang PDIP maupun keluarga Jokowi sama-sama menguasai suprastruktur pemerintahan. Sehingga, tidak tepat jika label neo Orde Baru disematkan kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

"Bukankah sistem pemilu kita sudah didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir kecurangan pemilu? Bukankah semua capres-cawapres memiliki partai pengusung yang juga memiliki instrumen kekuasaan?" tuturnya.

"Ganjar-Mahfud ada PDIP dan PPP, keduanya adalah partai penguasa, tentu punya akses kekuasaan. Anies-Muhaimin diusung oleh Nasdem dan PKB yang juga partai penguasa, juga punya akses terhadap instrumen kekuasaan," tambah Biran menyindir.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

UPDATE

Kupas Tuntas Cita-cita Penegakan Syari'at Islam di Indonesia

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:51

6.969 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:20

KPK Pastikan Penggeledahan Terus Berlangsung Terkait Dugaan Korupsi Walikota Semarang

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:01

Gen-KAMI Nilai SKK Migas Harus Ikutsertakan Milenial Dalam Kelola Hasil Bumi

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:57

Diduga Korupsi Rp170 Miliar, Empat Pegawai Askrindo Jadi Tersangka

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:51

Bursa Kepala Daerah, Figur Ini Mantap Bertarung di Pilkada Tanah Bumbu dan Tanah Laut

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:40

Prabowo Berambisi Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:39

Sri Mulyani: Thomas Mempermudah Komunikasi dengan Tim Prabowo-Gibran

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:30

Target Pemerintah di 2025: Ekonomi Tumbuh 6-7 Persen dan Investasi Tembus Rp 1.900 Triliun

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:24

Legislator PKB Kecewa Pelayanan RSUD Jakarta Kurang Ramah

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:18

Selengkapnya