Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Hasyim Pastikan Jajaran KPU Netral Menjalankan Tugas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

SENIN, 27 NOVEMBER 2023 | 19:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dipastikan berjalan netral dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, usai acara Deklarasi Pemilu Damai 2024, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Hasyim menegaskan, KPU berkomitmen memastikan jajarannya di semua tingkatan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan.


"Jadi kalau ada indikasi penyelenggara pemilu di tingkat apapun punya kecenderungan-kecenderungan tertentu, maka ada mekanisme pelaporan, dan akan kita klarifikasi," terang Hasyim.

Anggota KPU RI dua periode itu mengatakan, KPU secara kelembagaan maupun personal menerapkan mekanisme pengawasan internal, dan sampai sekarang sudah berjalan.

"Tapi kalau aparatur pemerintahan atau ASN, kami meyakini di masing-masing lembaga itu kan punya mekanisme internal untuk mengontrol, untuk mengawasi perilaku masing-masing aparatur sipil negara," tuturnya.

Oleh karena itu, Hasyim menjamin penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 akan berjalan sesuai prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia (jurdil-luber), dan menjadi komitmen semua pihak sesuai Deklarasi Pemilu Damai 2024.

"Dan kalau kita membaca semuanya kan punya komitmen di semua lembaga, kementerian maupun pemerintahan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, terutama ASN-nya atau pegawai-pegawai di lembaga itu," ucapnya.

"Saya kira kita harus berpandangan positif, dan kita pastikan bahwa mekanisme pengawasan internal berjalan," demikian Hasyim. 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya