Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Kecuali Ada Kecurangan, Pilpres 2024 Sulit cuma 1 Putaran

MINGGU, 26 NOVEMBER 2023 | 12:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setiap kandidat capres-cawapres sama-sama memiliki akar pemilih yang kuat. Untuk itu, Pilpres 2024 akan sulit berlangsung satu putaran, kecuali adanya kecurangan dalam kontestasi tersebut.

Demikian penegasan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/11).

"Menurut saya, Pilpres 2024 sulit berlangsung satu putaran. Hal tersebut karena disebabkan masing-masing kandidat sama-sama memiliki akar pemilih yang kuat, sehingga tidak mungkin akan berlangsung satu putaran," kata Saiful.


Saiful mengatakan, tidak ada capres-cawapres yang dominan. Masing-masing kandidat memiliki pangsa pasar, dan tidak mungkin ada yang melebihi hingga batas 50 persen pemilih Indonesia.

"Pilpres satu putaran hanya dihembuskan oleh mereka yang hanya ingin memberikan semangat kepada para pendukung dan tim yang sedang bekerja," terang Saiful.

Namun demikian, kata Saiful, meskipun hampir tidak mungkin, hal tersebut akan terus dihembuskan untuk membentuk stigma bagi publik bahwa pilpres akan berlangsung satu putaran.

"Jika publik telah mempercayainya, maka bisa jadi pilpres akan berlangsung satu putaran dengan cara apapun, termasuk misalnya dengan cara-cara curang yang bertentangan dengan aturan main yang ada," tutur Saiful.

Saiful meyakini, kecurangan demi kecurangan berpotensi terjadi. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus memastikan hal tersebut tidak terjadi.

"Isu pilpres satu putaran akan terus menggema, puncaknya pada saat penyelenggaraan pemilu sampai perhitungan suara dilakukan. Bukan tidak mungkin isu ini dilakukan untuk menggiring opini publik agar publik merasa percaya bahwa pilpres akan berjalan dengan satu putaran," pungkas Saiful.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya