Berita

Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11)/RMOL

Politik

Koreksi Food Estate, Anies Tawarkan Konsep Contract Farming

SABTU, 25 NOVEMBER 2023 | 15:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan ketahanan pangan berkonsep food estate yang dibuat pemerintah Presiden Joko Widodo, mendapat koreksi dari calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.

Selain koreksi, Anies berpasangan dengan ketua Umum  PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, sekaligus menawarkan konsep baru yang dia rasa mampu menghadirkan keadilan sosial.

Hal itu disampaikan Anies ketika menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).


"Kalau fokus di food estate itu pada ekstensifikasi, lahan pertanian pemerintah untuk meningkatkan produksi, dan efeknya apa? Banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di tempat itu," ujarnya.

Menurutnya, konsep food estate dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia tidak menguntungkan petani-petani Indonesia, karena dalam praktiknya memberikan kewenangan bagi korporasi untuk mengelola satu kawasan baru untuk lahan pertanian.

"Dalam pendekatan food estate, petani dikuasai oleh pemilik modal," sambungnya menegaskan.

Karena itu, Anies menawarkan gagasan baru yang dibuat untuk visi ketahanan pangan Indonesia ke depan, apabila dirinya terpilih menjadi Presiden kedelapan RI hasil Pilpres 2024.

"Kita ingin menggeser fokusnya pada intensifikasi pertanian rakyat untuk peningkatan produktivitas pertanian kita," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan lebih lanjut mengenai konsep intensifikasi pertanian rakyat, yang dia sebut sebagai contract farming, dan dia akui telah dibuktikan efektivitasnya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Kita ingin mendorong agar kepastian penyerapan hasil tani lokal itu oleh BUMN, BUMD di kota-kota besar dengan skema kontrak kerja. Jakarta sudah buat ini dengan bekerja sama dengan Gapoktan seluruh Indonesia, dan berkontrak selama lima tahun," paparnya.

"Hasil produksi pertaniannya langsung dibeli ke luar Jakarta, sehingga memotong mata rantai. Harga gabah lebih tinggi, bagi yang di Jakarta terima harga beras lebih murah. Dua-duanya diuntungkan, dan petani punya kepastian jangka panjang," sambung Anies.

Dari konsep contract farming tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meyakini petani-petani di seluruh wilayah Indonesia tidak dilupakan oleh negara, bukan justru membuat satu kawasan baru yang dikelola segelintir orang.

"Justru petani-petani yang ada sekarang ini yang harus dijadikan mitra, diajak untuk terlibat, difasilitasi," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya