Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru/RMOL
Tim penyidik Bareskrim Polri terus menggali keterangan sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi hasil RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Sumselbabel (BSB) yang digelar di Pangkal Pinang pada 9 Maret 2020 lalu.
Dua hari sudah, tim penyidik melakukan pemeriksaan maraton di dua tempat, Mapolda Sumsel dan kemudian berpindah ke ruang penyidik Pidana Khusus Mapolrestabes Palembang.
Sederet nama terkait sudah diperiksa hingga Kamis (23/11). Total sudah lima orang, di antaranya mantan Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Keuangan dan Perbankan, Asfan Fikri Sanaf serta Herman Zulkifli yang saat RUPS-LB sebagai Ketua Koperasi Karyawan BSB. Ada pula Kepala Divisi Treasury dan Perbankan Internasional, Faisol Sinin.
Terbaru, tim penyidik Bareskrim menyebut akan merampungkan penyidikan kasus ini dengan memeriksa mantan Gubernur Sumsel Herman Deru, yang rencananya dijadwalkan pada Jumat (24/11) besok.
"Selamat malam. Untuk jadwalnya besok namun yang bersangkutan (Herman Deru) tidak dapat hadir karena masih ada kegiatan dan akan di-reschedule," kata salah satu penyidik, dikutip
Kantor Berita RMOLSumsel.
Sebelumnya, sejumlah pihak mendorong Bareskrim Polri untuk mengusut kasus ini dan membukanya secara terang benderang. Salah satunya muncul dari Wakil Ketua DPRD Giri Kiemas.
Giri menyebut ada dugaan abuse of power dari pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas dalam kasus ini.
Belum lagi pertanggungjawaban kepada rakyat Sumsel dan Babel yang menitipkan dana mereka pada bank yang memiliki motto 'mitra anda membangun daerah ini.
Sehingga menurutnya, pengusutan kasus ini secara tuntas dan tidak pandang bulu akan meluruskan permasalahan dan polemik yang muncul.
Bergulirnya kasus ini juga mendapat sorotan dari pengamat hukum Sumsel Sri Sulastri. Menurut dia, telah terjadi perubahan dari hal yang sudah disepakati sehingga memberi dampak yang luas serta menyeret banyak pihak.
"Namanya RUPS Luar Biasa itu kan dihadiri oleh pemegang saham, ketika sepakat semua dan sudah diputuskan dalam rapat tersebut harusnya dipatuhi," ujarnya.
Sengaja atau tidak, hal inilah yang menurut Sri sedang dibuktikan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Untuk itu dirinya mendorong pihak Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus ini.
"Untuk mengetahui dimana unsur pidananya, Bareskrim Polri harus mengusut semua pihak yang terkait dalam dugaan kasus ini. Termasuk para pemegang saham dan pihak yang terlibat dalam RUPS Luar Biasa tersebut," ungkapnya.
Di tempat terpisah, apresiasi disampaikan oleh Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel, Feri Kurniawan yang juga ikut menyoroti kasus ini.
Menurut Feri, Polri saat ini sedang berupaya maksimal untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat. Terlebih dalam kasus-kasus korupsi di tingkat pusat maupun daerah.
"Setelah menetapkan ketua KPK sebagai tersangka gratifikasi, upaya Mabes Polri di daerah kita (Sumsel) ini patut diapresiasi. Kami dukung penuh penyidikan terhadap manipulasi RUPS Bank Sumsel (babel) ini," jelasnya.
Feri didampingi koordinator K-MAKI Sumsel Boni Belitong mengatakan, dengan banyaknya pihak terkait yang dipanggil, kasus ini semakin menjadi terang. Sehingga memudahkan penyidik untuk segera menuntaskan kasus ini.
Sementara soal pemanggilan dan pemeriksaan mantan gubernur Herman Deru, yang dijadwalkan ulang oleh Bareskrim merupakan hal yang wajar.
"Bisa jadi benar, karena sedang banyak kegiatan. Tapi bisa pula, mungkin karena tidak lagi berada dalam sistem (pemerintahan), jadi mencari informasi dulu untuk menyiapkan jawaban atas pertanyaan (penyidik) nanti, atau untuk membela diri, kita tidak tahu," selorohnya.
Namun menurut Feri, mereka yang sudah dan akan dipanggil dalam proses penyidikan kasus ini, punya tanggung jawab besar bagi kemajuan Sumsel ke depan.
"Kalau semua yang berkepentingan dan terkait sudah diperiksa dalam proses penyidikan, tentu tersangkanya sudah di depan mata. Mari kita dukung demi kemajuan Sumsel ke depan," tandasnya.
