Di G20 Leaders’ Summit, Menko Airlangga Serukan Two-State Solution Selesaikan Konflik Palestina

Seruan dukungan kemerdekaan Palestina disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Virtual G20 Leaders’ Summit bersama para pemimpin negara G20, negara undangan, dan kepala organisasi internasional, Rabu malam (22/11).

Hadir mewakili Presiden Jokowi, Menko Airlangga meminta para pemimpin G20 segera mengambil tindakan kolektif guna menghentikan konflik di timur Tengah. Secara spesifik, Menko Airlangga menyerukan solusi two-state di Palestina.

“Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina? Sebagai pemimpin G20, apa yang sudah kita lakukan secara kolektif untuk membuat situasi menjadi lebih baik, bagi rakyat Palestina dan wilayah Gaza?” tegas Airlangga.

G20, kata Airlangga, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebab tanpa suasana damai, sulit merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan setelah dihantam pandemi.

"Kita harus mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional," sambungnya.

Menko Airlangga menyampaikan, Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global. Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Golkar ini menilai G20 harus terus mendorong agar mengupayakan dialog perdamaian.

Aksi global berikutnya yakni dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian, kata dia, merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan.

Sementara perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.

“G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri. Kita harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi," tutupnya.