Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Di G20 Leaders’ Summit, Menko Airlangga Serukan Two-State Solution Selesaikan Konflik Palestina

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 13:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Seruan dukungan kemerdekaan Palestina disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Virtual G20 Leaders’ Summit bersama para pemimpin negara G20, negara undangan, dan kepala organisasi internasional, Rabu malam (22/11).

Hadir mewakili Presiden Jokowi, Menko Airlangga meminta para pemimpin G20 segera mengambil tindakan kolektif guna menghentikan konflik di timur Tengah. Secara spesifik, Menko Airlangga menyerukan solusi two-state di Palestina.

“Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina? Sebagai pemimpin G20, apa yang sudah kita lakukan secara kolektif untuk membuat situasi menjadi lebih baik, bagi rakyat Palestina dan wilayah Gaza?” tegas Airlangga.

G20, kata Airlangga, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebab tanpa suasana damai, sulit merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan setelah dihantam pandemi.

"Kita harus mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional," sambungnya.

Menko Airlangga menyampaikan, Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global. Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Golkar ini menilai G20 harus terus mendorong agar mengupayakan dialog perdamaian.

Aksi global berikutnya yakni dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian, kata dia, merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan.

Sementara perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.

“G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri. Kita harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi," tutupnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya