Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Di G20 Leaders’ Summit, Menko Airlangga Serukan Two-State Solution Selesaikan Konflik Palestina

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 13:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Seruan dukungan kemerdekaan Palestina disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Virtual G20 Leaders’ Summit bersama para pemimpin negara G20, negara undangan, dan kepala organisasi internasional, Rabu malam (22/11).

Hadir mewakili Presiden Jokowi, Menko Airlangga meminta para pemimpin G20 segera mengambil tindakan kolektif guna menghentikan konflik di timur Tengah. Secara spesifik, Menko Airlangga menyerukan solusi two-state di Palestina.

“Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina? Sebagai pemimpin G20, apa yang sudah kita lakukan secara kolektif untuk membuat situasi menjadi lebih baik, bagi rakyat Palestina dan wilayah Gaza?” tegas Airlangga.

G20, kata Airlangga, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebab tanpa suasana damai, sulit merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan setelah dihantam pandemi.

"Kita harus mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional," sambungnya.

Menko Airlangga menyampaikan, Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global. Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Golkar ini menilai G20 harus terus mendorong agar mengupayakan dialog perdamaian.

Aksi global berikutnya yakni dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian, kata dia, merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan.

Sementara perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.

“G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri. Kita harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi," tutupnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya