Berita

Tiga calon presiden (capres) 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan/RMOL

Politik

Capai Elektoral, Para Capres Gunakan Strategi ‘Maling Teriak Maling’ Netralitas ASN

SELASA, 21 NOVEMBER 2023 | 14:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menghangat jelang kampanye Pemilu 2024. Beberapa pihak memandang hal itu bagian dari strategi 3 pasangan calon Pilpres 2024 mempengaruhi persepsi publik.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, penggiringan isu dan opini publik tentang netralitas dan kecurangan pemilu sengaja diproduksi.

Hal itu ditujukan untuk menciptakan cara berpikir dan sentimen negatif publik terhadap pasangan calon.


"Bahwa penguasa atau petahana atau yang terafiliasi dengan petahana, kerap diasosiasikan menggunakan segala instrumen kekuasaan untuk memenangkan Pilpres 2024," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (21/11).

Namun dia berpendapat, 3 poros koalisi yang mengusung kandidat capres dan cawapres sama-sama punya akses terhadap instrumen kekuasaan.

"Poros Ganjar-Mahfud diusung oleh partai penguasa, PDIP yang juga punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Poros Anies Baswedan juga diusung oleh partai penguasa yakni Nasdem dan PKB yang juga partai koalisi penguasa sekarang," jelasnya.

"Pun begitu dengan poros Prabowo-Gibran, juga diusung oleh koalisi partai penguasa yang diusung oleh Gerindra, Golkar, dan PAN yang ketiganya juga partai koalisi penguasa sekarang," sambung sosok yang kerap disapa Biran itu.

Magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memperkirakan, ketiga poros pengusung capres-cawapres tengah menggunakan politik saling serang, padahal semuanya sama-sama menggunakan instrumen kekuasaan.

"Tapi seharusnya para elite berupaya menjauhi politik maling teriak maling", sebab era sudah berubah, semua bisa mengawasi. Publik bisa mengawasi, potret kamera media pun ada dimana-mana," demikian Biran.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya