Berita

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11)/RMOL

Politik

PKS Anggap Kritik Ganjar Soal Penegakan Hukum Era Jokowi Tak Objektif

SELASA, 21 NOVEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang mengkritik penegakan hukum di Indonesia era Presiden Jokowi mengalami penurunan dinilai tidak objektif.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, jika kritik itu didasari unsur objektivitas, seharusnya Ganjar mengkritik penegakan hukum sejak dahulu.

“Kalau PKS sih, kalau fondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa. Kritiknya tuh objektif yang dilakukan,” tegas Jazuli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).


Jazuli menyatakan, Fraksi PKS telah konsisten 5-10 tahun untuk beroposisi dan memperbaiki bangsa dan negara di luar pemerintahan. Sehingga, kritik yang dilayangkan bersifat objektif.

“Jangan kemarin puji-puji sekarang maki-maki, hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu enggak gitu. Lakukannya 5 tahun kita lakukan,” tegas Anggota Majelis Syuro PKS ini.

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang menurun di era Presiden Jokowi. Politikus PDIP itu memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.

“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima,” kata Ganjar dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya