Berita

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11)/RMOL

Politik

PKS Anggap Kritik Ganjar Soal Penegakan Hukum Era Jokowi Tak Objektif

SELASA, 21 NOVEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang mengkritik penegakan hukum di Indonesia era Presiden Jokowi mengalami penurunan dinilai tidak objektif.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, jika kritik itu didasari unsur objektivitas, seharusnya Ganjar mengkritik penegakan hukum sejak dahulu.

“Kalau PKS sih, kalau fondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa. Kritiknya tuh objektif yang dilakukan,” tegas Jazuli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).


Jazuli menyatakan, Fraksi PKS telah konsisten 5-10 tahun untuk beroposisi dan memperbaiki bangsa dan negara di luar pemerintahan. Sehingga, kritik yang dilayangkan bersifat objektif.

“Jangan kemarin puji-puji sekarang maki-maki, hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu enggak gitu. Lakukannya 5 tahun kita lakukan,” tegas Anggota Majelis Syuro PKS ini.

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang menurun di era Presiden Jokowi. Politikus PDIP itu memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.

“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima,” kata Ganjar dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya