Berita

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11)/RMOL

Politik

PKS Anggap Kritik Ganjar Soal Penegakan Hukum Era Jokowi Tak Objektif

SELASA, 21 NOVEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang mengkritik penegakan hukum di Indonesia era Presiden Jokowi mengalami penurunan dinilai tidak objektif.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, jika kritik itu didasari unsur objektivitas, seharusnya Ganjar mengkritik penegakan hukum sejak dahulu.

“Kalau PKS sih, kalau fondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa. Kritiknya tuh objektif yang dilakukan,” tegas Jazuli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).


Jazuli menyatakan, Fraksi PKS telah konsisten 5-10 tahun untuk beroposisi dan memperbaiki bangsa dan negara di luar pemerintahan. Sehingga, kritik yang dilayangkan bersifat objektif.

“Jangan kemarin puji-puji sekarang maki-maki, hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu enggak gitu. Lakukannya 5 tahun kita lakukan,” tegas Anggota Majelis Syuro PKS ini.

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang menurun di era Presiden Jokowi. Politikus PDIP itu memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.

“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima,” kata Ganjar dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya