Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Garap Dua Proyek Baru di IKN, Hutama Karya Gandeng Adhi Karya

SABTU, 18 NOVEMBER 2023 | 08:22 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Hutama Karya (Persero) kembali memperoleh dua kontrak baru terkait pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Manajemen perusahaan mengungkapkan, dua kontrak tersebut memiliki total investasi mencapai Rp 1,1 triliun.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (17/11) mengatakan, perolehan dua proyek tersebut terkait pembangunan konstruksi Sarana Prasarana Pemerintahan IB dan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN).


Dengan dua kontrak baru yang dikantongi, itu berarti total proyek Hutama Karya di IKN menjadi 6 proyek.

Tjahjo menjelaskan untuk pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan IB tersebut merupakan pembangunan terintegrasi yang akan menunjang Kawasan Istana Kepresidenan, sementara proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN ini berfungsi untuk mengalirkan limbah ke tempat pemrosesan dengan efisien.

"Proyek-proyek tersebut dilakukan dengan skema KSO (Kerja Sama Operasi)," jelasnya.

Proyek Sarana Prasarana Pemerintahan IB Hutama Karya digarap melalui proyek KSO bersama Adhi Karya dan Penta dengan nilai investasi mencapai Rp 711,3 milyar. Sementara untuk konstruksi pembangunan melalui KSO Hutama Karya dan WIKA atas proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN memiliki nilai investasi sebesar Rp 435,4 milyar.

Tjahjo mengungkapkan proyek Sarana Prasarana Pemerintahan IB dengan luas 11,04 ha, nantinya akan dibangun beragam fasilitas meliputi Paviliun Presiden, Gazebo, Gedung Masjid Kepresidenan beserta kawasannya dengan target penyelesaian di akhir 2024.

Lingkup pekerjaan pada proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN meliputi pembangunan jaringan perpipaan air limbah domestik mulai dari Inspection Chamber (IC) persil sampai pada inlet pit di bangunan IPAL.

Penggarapan proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN dilakukan dengan metode galian terbuka, jacking maupun Horizontal Directional Drilling (HDD) atau sistem pemasangan pipa tanpa galian tanah. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2025.

Melalui perolehan kontrak kedua proyek ini, menurut Tjahjo, Hutama Karya optimistis menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditentukan, hal ini didukung dengan penggunaan konstruksi digital.

"Melalui transformasi digital yang dilakukan perusahaan utamanya dalam proses konstruksi, maka kami optimistis proyek yang digarap rampung tepat waktu dengan mutu yang baik," kata Tjahjo.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya