Berita

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik 2023/Ist

Politik

Mendag Zulhas Serukan Reformasi WTO di Forum Menteri APEC 2023

JUMAT, 17 NOVEMBER 2023 | 18:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), khususnya pemulihan fungsi badan banding (appellate body) dan penyelesaian sengketa, adalah satu keharusan untuk segera dilakukan.

Dikatakan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, reformasi WTO perlu terus didorong untuk memastikan keberhasilan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO Juni 2022 silam di Jenewa, Swiss.

Hal ini disampaikan Mendag Zulhas, pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting (AMM), di San Francisco, Amerika Serikat, Rabu (15/11).


"Indonesia yakin bahwa keberhasilan KTM ke-12 WTO dapat dicapai melalui diskusi inklusif dan dorongan politis semua anggota WTO. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mereformasi WTO," ujar Zulhas, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

"Saya yakin jawaban dari tantangan yang kita hadapi saat ini adalah sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan inklusif," imbuhnya.

Selain reformasi WTO, Zulhas juga menekankan pentingnya penyelesaian perundingan di WTO yang meliputi pembahasan yang berimbang atas isu pertanian dan public stock holding (PSH), subsidi perikanan, isu kekayaan intelektual, dan niaga elektronik.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan bahwa APEC memikul tanggung jawab untuk mengatasi isu lingkungan.

"Kita perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak menjadi instrumen proteksionisme yang terselubung dalam bentuk kepedulian lingkungan," katanya.

Lanjutnya, Indonesia juga sepakat dengan Ekonomi APEC bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang merata adalah memastikan keuntungan perdagangan dan investasi dapat dirasakan seluruh kalangan.

"Indonesia memandang penting perdagangan dan investasi inklusif yang manfaatnya harus dapat dirasakan seluruh kalangan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya