Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/11)/RMOL
Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri untuk Pemilu 2024, diusulkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan.
Trimedya mengatakan, pembentukan panja sangat diperlukan agar Polri bisa bersikap netral pada pesta demokrasi lima tahunan. Nantinya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto bisa menjadi Ketua Panja Netralitas Polri.
"Kami mengusulkan saudara ketua (Bambang Wuryanto), kita buat Panja Pengawasan Netralitas Polri. Saya mengusulkan, ketua (Komisi III DPR) jadi ketua (panja)," kata Trimedya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).
Trimedya juga mengungkapkan alasan di balik usulannya. Ia menyebut ada dugaan keterlibatan personel Polri di Sumatera Utara dalam mendukung partai politik tertentu, termasuk terlibat dalam pemasangan baliho Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
"Saya nyaleg, keliling dari Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, saya tanya orang di 4 kabupaten itu dan ngobrol hingga pukul 10 malam, enggak ada itu balihonya Kaesang, tapi mendadak pagi-pagi ada, padahal strukturnya tidak ada sampai bawah," kata dia.
"Kalau sebagai orang hukum, kita bicara patut diduga, yang bisa seperti itu malam kan cuma dua, kalau enggak TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu," sambungnya.
Selain itu, legislator PDIP ini menekankan bahwa Panja Netralitas Polri tidak hanya bertujuan untuk mengawasi tetapi juga untuk memberikan keyakinan kepada semua partai politik dan pasangan calon presiden-wakil presiden bahwa Polri akan bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Supaya kita yakin dan tidak salah sangka dan Polri juga tidak susah menjawab kalau ada yang mempertanyakan, ini keputusan rapat Komisi III dengan Polri, kan itu pegangannya," pungkasnya.
