Beri Perlindungan Konsumen, Pelaku Jasa Keuangan Wajib Market Conduct dan Edukasi

Perlindungan konsumen menjadi prioritas utama bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Hal itu tentunya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana mengatakan dengan diterbitkannya UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, seluruh pelaku jasa keuangan diwajibkan untuk melaksanakan market conduct.

"Selain itu, pelaku jasa keuangan juga diwajibkan memberi edukasi guna meningkatkan kemampuan konsumen dalam memilih layanan sektor jasa keuangan," tegasnya dalam acara virtual seminar yang diadakan LPPI, Jakarta, akhir pekan lalu.

Edukasi bertujuan untuk menumbuhkan indeks literasi keuangan agar konsumen tidak terjebak pada produk yang berpotensi merugikan masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sekitar 49,56 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 38,03 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,19 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun dari 38,16 persen pada tahun 2019 menjadi 35,54 persen pada tahun 2022.

Hasil SNLIK tingkat tahun 2022 juga memperlihatkan perbankan tetap menjadi primadona masyarakat untuk menyimpan dana.