Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tak Ada Moral dan Etika Politik, PDIP Harusnya Cabut Dukungan untuk Presiden Jokowi

MINGGU, 12 NOVEMBER 2023 | 07:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PDI Perjuangan disarankan untuk menarik dukungan terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang telah dibesarkan, namun pada akhirnya tidak ada moral dan etika Jokowi yang ditunjukkan kepada partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang menangis melihat situasi politik saat ini.

"Apa yang kita lihat sampai sosok Sekjen PDIP Hasto menangis ini menunjukkan luka yang sangat dalam dan sulit terbendung," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/11).


Karena, menurut Saiful, sekeras apapun politik, pantang untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam, sekalipun terdapat pengkhianatan yang sangat kejam.

"Tapi hal tersebut berbeda dengan PDIP, karena memang Jokowi dibesarkan dari PDIP, bahkan PDIP tidak hanya membesarkan Jokowi, juga kepada keluarganya yakni Gibran sampai Boby," terang Saiful.

Sehingga, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, hal itu sangat menunjukkan adanya kekecewaan PDIP yang sangat luar biasa kepada Jokowi dan keluarganya. Terlebih lagi Jokowi menggunakan sarana hukum sebagai jalan pintas untuk mencapai segala hal yang diinginkannya.

"Jadi menurut saya sangat wajar jika PDIP kecewa, karena tidak ada lagi yang namanya etika dan moral politik yang ditunjukkan oleh Jokowi kepada PDIP. Jika mau frontal, mestinya PDIP sudah menarik dukungan kepada Jokowi, sehingga publik makin paham dan mengerti tentang watak yang ditunjukkan Jokowi kepada pihak-pihak yang telah membesarkannya hingga saat ini," pungkas Saiful.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya