Berita

Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Provinsi Aceh/Ist

Nusantara

Besaran Dana Desa Harus Diimbangi Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

KAMIS, 09 NOVEMBER 2023 | 10:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Desa terus mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah pusat, antara lain ditandai dengan terus meningkatnya dana desa. Seiring dengan itu harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa

Demikian dikemukakan Pelaksana Harian Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo. Menurutnya, perhatian besar kepada desa dalam bentuk dana desa yang dikucur sejak 2015 hingga saat ini, besarannya juga meningkat hingga tiga kali lipat.

Untuk mengimbangi itu, pemerintahan desa harus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pada gilirannya mempersempit ketimpangan antara desa dengan kota.


"besaran dana desa meningkat 3 kali lipat dari Rp280,3 juta per desa pada 2015, menjadi Rp907,1 juta per desa di 2023," katanya, saat menutup kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, di Banda Aceh, dikutip Kamis (9/11).

Total dana desa dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp 538,9 Triliun. Terjadi kenaikan transfer dari tahun ke tahun. Pada 2015 alokasi dana desa sebesar Rp20,67 triliun, terus meningkat, dan pada 2023 dialokasikan Rp70 triliun.

La Ode juga mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan, pemerintah membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), kerjasama dengan Bank Dunia (World Bank), dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga desa.

"Karena, sumber daya manusia yang unggul akan dapat mengelola potensi-potensi sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan roda perekonomian di desa," katanya.

Peningkatan kesejahteraan dan upaya mempersempit ketimpangan, sejalan dengan Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini sudah terbangun jalan desa sepanjang 311.656 km, jembatan 1.602.227 m, pasar desa 12.297 unit, embung 5.413 unit, irigasi 572.8112 unit, serta penahan tanah 249.415 unit.  

Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Lutfi, juga menambahkan, kegiatan pelatihan P3PD bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama untuk meningkatkan kualitas belanja desa.

Target nasional pelatihan ini sebanyak 33.458 Desa, 131,610 orang. "Sampai 6 Nopember 2023 capaian pelaksanaan pelatihan ini sebanyak 25.979 desa (77,65 persen), 99.665 orang (76 persen) telah mengikuti pelatihan," katanya.

Untuk Provinsi Aceh, pelatihan menargetkan 1.888 Desa dengan jumlah Peserta sebanyak 7.552 orang. "Sampai angkatan ke VIII, jumlah desa yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.832 Desa (97 persen), jumlah peserta 7.066 (93,56 persen) peserta," paparnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya