Berita

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), Ivan Yustiavandana (kanan) bersama Presiden Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) T. Raja Kumar/Doc PPATK

Bisnis

Resmi Jadi Anggota FATF, PPATK: Masuknya Indonesia Melalui Perjuangan Panjang

SELASA, 07 NOVEMBER 2023 | 16:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia telah melalui perjuangan panjang, selama tiga tahun untuk dapat bergabung sebagai anggota tetap Financial Action Task Force (FATF), sebelum diresmikan pada akhir Oktober lalu.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavanda, menceritakan perjuangan yang tidak mudah tersebut dalam acara PPATK 4th Legal Forum: Urgensi Regulatory Technology and Digital Evidence.

"Masuknya Indonesia sebagai anggota FATF sangat tidak sederhana, menyaksikan bagaimana rumitnya Presiden menjelaskan dengan suasana yang kritikal," kata Ivan pada Selasa (7/11).


Dikatakan Ivan, saat prosesi tersebut, ketua delegasi AS bertanya tentang posisi Indonesia dalam konflik Palestina, dan mempertanyakan opininya apakah Hamas termasuk organisasi teroris.

"Saya bertemu langsung dengan ketua delegasi AS terkait posisi Indonesia dan mempertanyakan Indonesia sepakat tidak Hamas teroris, tidak. Posisi itu saya menjawab tapi alhamdulillah pada saat floor itu dibuka tidak ada satupun yang menolak pencalonan Indonesia sebagai anggota FATF," jelasnya.

Konflik geopolitik yang kian memanas tersebut, kata Ivan, sempat membuat prosesi keanggotaan Indonesia terhambat, sebelum akhirnya disahkan sebagai anggota tetap FATF ke-40.

Saat ini FATF sendiri akan menutup keanggotaannya menjadi hanya 40 negara saja, Indonesia yang terakhir. Sehingga, jika RI sebelumnya tidak dapat bergabung menjadi anggota organisasi internasional itu, maka Indonesia akan menjadi satu-satunya anggota G20 yang tidak terlibat dalam organisasi tersebut.

Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam FATF, Presiden RI Jokowi berharap keanggotaan itu akan menjadi langkah awal menuju rezim pemberantasan pencucian uang di Tanah Air.

“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia, yang lebih baik,” tuturnya dalam konferensi pers Senin (6/11).

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Babak Baru Perang Iran-AS: Apa yang Berbeda?

Selasa, 21 Juli 2026 | 04:40

Telkom AI Connect Dorong Lahirnya Talenta Digital yang Berguna bagi Industri

Selasa, 21 Juli 2026 | 04:20

Daftar Peraih Penghargaan Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe Sabet Sepatu Emas

Selasa, 21 Juli 2026 | 04:11

Daftar 6 Negara yang Lolos ke Piala Dunia 2030, Tuan Rumah Otomatis Melaju ke Putaran Final

Selasa, 21 Juli 2026 | 04:00

Pakar Fisika Ulas Konsep Mimpi secara Ilmiah

Selasa, 21 Juli 2026 | 03:53

Film Hope Na Hong-jin Tembus 1 Juta Penonton dalam 3 Hari, Pecahkan Rekor Box Office Korea 2026

Selasa, 21 Juli 2026 | 03:53

Jangan Biarkan Indonesia Diceraiberaikan Perang Informasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 03:33

Tantangan Kembali ke UUD 1945

Selasa, 21 Juli 2026 | 03:13

TNI-Polri Gagalkan Perdagangan Timah Ilegal Senilai Senilai Ratusan Juta

Selasa, 21 Juli 2026 | 02:55

Gibran Tak di Sebelah Prabowo

Selasa, 21 Juli 2026 | 02:40

Selengkapnya