Berita

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), Ivan Yustiavandana (kanan) bersama Presiden Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) T. Raja Kumar/Doc PPATK

Bisnis

Resmi Jadi Anggota FATF, PPATK: Masuknya Indonesia Melalui Perjuangan Panjang

SELASA, 07 NOVEMBER 2023 | 16:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia telah melalui perjuangan panjang, selama tiga tahun untuk dapat bergabung sebagai anggota tetap Financial Action Task Force (FATF), sebelum diresmikan pada akhir Oktober lalu.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavanda, menceritakan perjuangan yang tidak mudah tersebut dalam acara PPATK 4th Legal Forum: Urgensi Regulatory Technology and Digital Evidence.

"Masuknya Indonesia sebagai anggota FATF sangat tidak sederhana, menyaksikan bagaimana rumitnya Presiden menjelaskan dengan suasana yang kritikal," kata Ivan pada Selasa (7/11).

Dikatakan Ivan, saat prosesi tersebut, ketua delegasi AS bertanya tentang posisi Indonesia dalam konflik Palestina, dan mempertanyakan opininya apakah Hamas termasuk organisasi teroris.

"Saya bertemu langsung dengan ketua delegasi AS terkait posisi Indonesia dan mempertanyakan Indonesia sepakat tidak Hamas teroris, tidak. Posisi itu saya menjawab tapi alhamdulillah pada saat floor itu dibuka tidak ada satupun yang menolak pencalonan Indonesia sebagai anggota FATF," jelasnya.

Konflik geopolitik yang kian memanas tersebut, kata Ivan, sempat membuat prosesi keanggotaan Indonesia terhambat, sebelum akhirnya disahkan sebagai anggota tetap FATF ke-40.

Saat ini FATF sendiri akan menutup keanggotaannya menjadi hanya 40 negara saja, Indonesia yang terakhir. Sehingga, jika RI sebelumnya tidak dapat bergabung menjadi anggota organisasi internasional itu, maka Indonesia akan menjadi satu-satunya anggota G20 yang tidak terlibat dalam organisasi tersebut.

Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam FATF, Presiden RI Jokowi berharap keanggotaan itu akan menjadi langkah awal menuju rezim pemberantasan pencucian uang di Tanah Air.

“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia, yang lebih baik,” tuturnya dalam konferensi pers Senin (6/11).

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya