Berita

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), Ivan Yustiavandana (kanan) bersama Presiden Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) T. Raja Kumar/Doc PPATK

Bisnis

Resmi Jadi Anggota FATF, PPATK: Masuknya Indonesia Melalui Perjuangan Panjang

SELASA, 07 NOVEMBER 2023 | 16:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia telah melalui perjuangan panjang, selama tiga tahun untuk dapat bergabung sebagai anggota tetap Financial Action Task Force (FATF), sebelum diresmikan pada akhir Oktober lalu.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavanda, menceritakan perjuangan yang tidak mudah tersebut dalam acara PPATK 4th Legal Forum: Urgensi Regulatory Technology and Digital Evidence.

"Masuknya Indonesia sebagai anggota FATF sangat tidak sederhana, menyaksikan bagaimana rumitnya Presiden menjelaskan dengan suasana yang kritikal," kata Ivan pada Selasa (7/11).


Dikatakan Ivan, saat prosesi tersebut, ketua delegasi AS bertanya tentang posisi Indonesia dalam konflik Palestina, dan mempertanyakan opininya apakah Hamas termasuk organisasi teroris.

"Saya bertemu langsung dengan ketua delegasi AS terkait posisi Indonesia dan mempertanyakan Indonesia sepakat tidak Hamas teroris, tidak. Posisi itu saya menjawab tapi alhamdulillah pada saat floor itu dibuka tidak ada satupun yang menolak pencalonan Indonesia sebagai anggota FATF," jelasnya.

Konflik geopolitik yang kian memanas tersebut, kata Ivan, sempat membuat prosesi keanggotaan Indonesia terhambat, sebelum akhirnya disahkan sebagai anggota tetap FATF ke-40.

Saat ini FATF sendiri akan menutup keanggotaannya menjadi hanya 40 negara saja, Indonesia yang terakhir. Sehingga, jika RI sebelumnya tidak dapat bergabung menjadi anggota organisasi internasional itu, maka Indonesia akan menjadi satu-satunya anggota G20 yang tidak terlibat dalam organisasi tersebut.

Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam FATF, Presiden RI Jokowi berharap keanggotaan itu akan menjadi langkah awal menuju rezim pemberantasan pencucian uang di Tanah Air.

“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia, yang lebih baik,” tuturnya dalam konferensi pers Senin (6/11).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

IPW Dinilai Tidak Netral soal Evaluasi Pelaku Tambang Nikel

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:47

Megawati Kirim Bunga Buat HUT Gerindra sebagai Tanda Persahabatan

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:33

Tiga Petinggi PN Depok dan Dua Pimpinan PT Karabha Digdaya Resmi jadi Tersangka

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:13

Reaksi Menkeu Purbaya Ada Anak Buah Punya Safe House Barang Korupsi

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:37

Gerindra Sebar Bibit Pohon Simbol Keberlanjutan Perjuangan

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:25

Gus Yusuf Kembali ke Dunia Pesantren Usai Mundur dari PKB

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:15

Bahlil Siap Direshuffle Prabowo Asal Ada Syaratnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:12

Dasco Jaga Kenegarawanan Prabowo dari Ambisi Jokowi

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:05

PDIP Tak Masalah PAN dan PKB Dukung Prabowo Dua Periode

Jumat, 06 Februari 2026 | 21:53

KPK Dikabarkan Sudah Tetapkan 5 Tersangka OTT Depok

Jumat, 06 Februari 2026 | 21:29

Selengkapnya