Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Kebijakan bantuan pangan disiapkan pemerintah untuk tahun 2024 guna menghadapi ketidakpastian kondisi global yang bisa berpengaruh terhadap ekonomi domestik.
Pemerintah pun telah menggelar rapat internal untuk membahas penyaluran bantuan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/11).
“Sekarang kondisi Bulog per 2 November 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen, Oktober 94,89 persen, November di 18,45 persen, dan kita masih ada di bulan Desember,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam rapat internal, kata Airlangga, terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun. Sehingga, totalnya sejumlah Rp19,1 triliun.
Rapat juga membahas usulan terkait insentif yang bisa diberikan pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.
“Pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Badan pangan akan menyiapkan BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Menko Airlangga.
Selain itu, terkait bantuan pangan di tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari-Juni 2024.
Bantuan beras yang akan diberikan kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian 10kg beras per KPM. Sedangkan untuk bantuan stunting, akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan.
