Berita

Presiden Joko Widodo bersama Kepala BIN Budi Gunawan meresmikan sarana pengembangan generasi muda berupa Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa (21/3)/Ist

Politik

Kang Tamil: SK Kepala BIN sudah Kedaluwarsa, Jokowi Pantas Ganti Budi Gunawan

MINGGU, 05 NOVEMBER 2023 | 13:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sangat wajar dilakukan saat ini. Sebab Surat Keputusan (SK) pengangangkatan Budi Gunawan sudah lewat atau kedaluwarsa.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengaku mendapatkan informasi bahwa Surat Keputusan (SK) Kepala BIN, Budi Gunawan (BG) sudah lewat atau kadaluarsa sekitar 1-2 tahun lalu.

"Kalau hari ini Kepala BIN itu diganti, secara legalitas kalau memang karena SK-nya itu sudah kedaluwarsa ya memang pantas untuk diganti," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/11).


Namun, kata Kang Tamil, jika dalam konteks politik, Jokowi diharapkan tidak mengganti Kepala BIN hanya untuk memuluskan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

"Kalau dalam konteks politik, jangan juga pergantian kepala BIN ini hanya untuk memuluskan anak presiden yang hari ini melakukan kontestasi," terang Kang Tamil.

Karena, kata Kang Tamil, publik hari ini merasakan bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi ada kaitannya dengan Pilpres 2024.

"Harusnya Presiden Jokowi juga bisa menahan diri. Kalau memang pergantian Panglima TNI karena yang lama memasuki masa pensiun oke lah kita masih bisa menerima itu sebagai suatu alasan," kata Kang Tamil.

"Tapi kalau pergantian kepala BIN yang memang dalam konteks alasannya SK-nya sudah kedaluwarsa, dia sudah menjalankan SK kedaluwarsa itu mungkin sudah lebih dari satu tahun. Lalu apa alasannya hari ini harus diganti?" sambungnya.




Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya