KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU 19/2023 Soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Draf revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 19/2023 yang terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) telah memasuki fase akhir.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menjelaskan, Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Biro Perundang-undangan (Biro PUU) KPU saat ini sedang memfinalisasi pengundangan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023," ujar Idham kepada Kantor Berita Politik RMOL

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu menambahkan, finalisasi yang dimaksud adalah proses pengundangan PKPU 19/2023.

Dia memastikan, proses yang berlangsung saat ini juga telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani KPU sebelumnya.

Yaitu, ketika hendak membuat atau mengubah PKPU wajib melakukan konsultasi dengan Komisi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah.

"(Finalisasi revisi PKPU 19/2023 dilakukan) pascarapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) sebagaimana Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 di DPR," bebernya.

"Dan juga rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," ucap Idham menambahkan.

Dalam draf revisi PKPU 19/2023 yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, frasa tambahan yang diputuskan MK telah masuk ke dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, terkait syarat batas usia minimum capres-cawapres.

Frasa tersebut berbunyi, "usia minimum capres-cawapres adalah 40 tahun atau pernah/sedang menjadi pejabat hasil pemilihan umum (pemilu) termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Berita

Politik

KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU 19/2023 Soal Syarat Usia Capres-Cawapres

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta