KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU 19/2023 Soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Draf revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 19/2023 yang terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) telah memasuki fase akhir.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menjelaskan, Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Biro Perundang-undangan (Biro PUU) KPU saat ini sedang memfinalisasi pengundangan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023," ujar Idham kepada Kantor Berita Politik RMOL

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu menambahkan, finalisasi yang dimaksud adalah proses pengundangan PKPU 19/2023.

Dia memastikan, proses yang berlangsung saat ini juga telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani KPU sebelumnya.

Yaitu, ketika hendak membuat atau mengubah PKPU wajib melakukan konsultasi dengan Komisi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah.

"(Finalisasi revisi PKPU 19/2023 dilakukan) pascarapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) sebagaimana Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 di DPR," bebernya.

"Dan juga rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," ucap Idham menambahkan.

Dalam draf revisi PKPU 19/2023 yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, frasa tambahan yang diputuskan MK telah masuk ke dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, terkait syarat batas usia minimum capres-cawapres.

Frasa tersebut berbunyi, "usia minimum capres-cawapres adalah 40 tahun atau pernah/sedang menjadi pejabat hasil pemilihan umum (pemilu) termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Berita

Politik

KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU 19/2023 Soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Kolaborasi dengan Turki

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Ijazah Asli Kehutanan UGM

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

The Game Changer Kedua

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik