Berita

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani di Hotel Bidakara, Jakarta/Ist

Politik

Putus Sindikat Ilegal, Kepala BP2MI: Harus Kontemplatif dan Buat Terobosan

JUMAT, 03 NOVEMBER 2023 | 22:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Paradigma kerja dengan berorientasi rutinitas dan penyerapan anggaran perlu diubah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar lebih memberi dampak kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menegaskan, amanah sebagai badan pelindung pekerja migran bukan sekadar untuk gagah-gagahan.

"Kita hendaknya berpikir kontemplatif, melakukan terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legacy yang tercatat dalam sejarah,” ujar Benny di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (3/11).


Ia lantas menyoroti praktik ilegal penempatan Pekerja Migran Indonesia. Benny berujar, ada tiga kejahatan yang selama ini terjadi, yakni mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah pekerja migran, praktik ijon rente untuk menindas para pekerja, dan kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan.

Hal ini pun menjadi tantangan BP2MI di saat upaya mendorong penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

"Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran Satgas (Satuan Tugas Sikat Sindikat) akan mengakselerasi perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran," jelasnya

Untuk memperkuatnya, BP2MI akan berkolaborasi dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Serta diperkuat juga dengan kehadiran Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang di sembilan Provinsi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, selama ini  BP2MI banyak melakukan kerja kolaboratif dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hasto menuturkan, penanganan permasalahan pekerja migran tidak hanya terkait dimensi hukum, namun perlu diurai melalui kolaborasi lintas lembaga.

“Untuk mendorong perbaikan tata kelola pelindungan pekerja migran, kita harus mengubah cara pandang kita dengan menempatkan pekerja sebagai subjek, bukan objek dan membuka wawasan tidak hanya berpikir pada aspek legal saja," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya