Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Industri minyak sawit merupakan bagian integral dari ekonomi global sekaligus berperan penting dalam perekonomian nasional. Industri ini, juga efisien dalam memenuhi permintaan minyak nabati yang terus meningkat.
"Kelapa sawit juga mendukung penyediaan bahan bakar transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Indonesia telah mengembangkan SAF yang dikenal dengan BioAvtur 2,4 persen atau J2.4,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam The 19th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2024 Price Outlook, Kamis (2/11).
Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, Indonesia telah melakukan penanaman kembali seluas 200 ribu hektare sejak tahun 2007. Kemudian, dilakukan penanaman kembali seluas 180 ribu hektare dengan mengalokasikan anggaran sebesar 386 juta dolar AS.
Namun tidak dipungkiri, kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) untuk membatasi deforestasi oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia akan memberikan dampak langsung pada industri sawit yang selama ini menjadi salah satu komoditas utama Indonesia.
Terlepas dari kekhawatiran tersebut, pemerintah telah siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam membangun kerangka kerja yang mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk produksi minyak nabati dengan inklusif, holistik, adil, dan tidak diskriminatif.
"Sangat penting bagi Uni Eropa untuk mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa standar keberlanjutan nasional negara-negara produsen dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pasar Uni Eropa,” tegas Menko Airlangga.
Sementara itu, The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) juga telah menjalin komunikasi intensif dengan komisi Uni Eropa untuk mengatasi tekanan tersebut dan telah menghasilkan enam tim kerja, termasuk inklusivitas petani kecil, skema sertifikasi yang relevan, ketertelusuran, data ilmiah mengenai deforestasi dan degradasi hutan, serta perlindungan data privasi.
Pemerintah juga telah mengembangkan
clearing house untuk memastikan seluruh komoditas perkebunan yang akan diekspor dapat ditelusuri untuk menjamin pasar global bahwa produk-produk tersebut dihasilkan dari perkebunan yang berkelanjutan.
Menko Airlangga juga menjelaskan, pengembangan kelapa sawit berkelanjutan turut didorong melalui Indonesia Sustainable Palm Oil Plantation Certification System (ISPO). Sertifikasi ISPO menjamin praktik produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan petani kelapa sawit mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan.
Selain ISPO, Pemerintah Indonesia juga mendukung sertifikasi sukarela melalui skema Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
“Dengan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan untuk perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan berkelanjutan, serta penguatan industri minyak sawit dalam negeri,” pungkas Airlangga.
