Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terus didengungkan sebagai keberhasilan kebijakan ekonomi kerakyatan pemerintah dan diteruskan oleh para bakal capres, mengundang berbagai sorotan.
Pasalnya, program ini dinilai lebih banyak menguntungkan bank sebagai makelar program ketimbang masyarakat kecil yang seharusnya jadi target sasaran.
Pemerhati koperasi dan UMKM sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses), Suroto, menyebut uang negara hanya dijadikan pembagian bonus bagi komisaris dan direksi bank, pemegang saham dan termasuk pemegang saham orang asing.
“Alokasi fiskal yang besar, yang bersumber dari pajak, dibayar rakyat hanya untuk tujuan yang berikan keuntungan bagi banker, bank komersial yang sudah "
go public" dan sebagian sahamnya sudah dimiliki asing,” kata Suroto kepada
Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (2/11).
“Ini adalah bentuk perampasan uang negara secara terang terangan dan nir-moral. Apalagi bank BUMN itu semestinya memberikan keuntungan bagi negara dan Masyarakat, bukannya menjadi beban fiskal negara dan pajak rakyat,” tambahnya menegaskan.
Lanjut dia, kebijakan KUR ini juga memberikan batasan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Menurut dia, itu sudah menyalahi tujuan dari kriteria penerima subsidi KUR. Hal itu tak sesuai dengan misi awal target sasaran kelompok penerima KUR, yang merupakan rakyat kecil dan usaha mikro yang tidak
bankable.
“Plafon Rp500 juta adalah kelompok orang yang tidak layak menerima subsidi negara. Mereka seharusnya sudah mampu mengakses kredit komersial bank,” tegasnya.
Masih kata Suroto, kebijakan KUR ini tentu bukan hanya ciptakan moral hazard, tapi juga menghancurkan mental kerja bankir kita.
“Mereka menjadi kehilangan daya kompetitifnya jika dibandingkan dengan bankir negara lain,” ungkapnya.
Selain itu, sambung dia, kebijakan KUR ini otomatis akan membunuh kompetisi bagi lembaga keuangan lain. Kekuatan monopoli pembiayaan oleh bank akan ciptakan sistem lembaga keuangan yang monokultur.
“Artinya menciptakan sistem keuangan yang rentan karena akan membuat semua orang bergantung kepada sistem tunggal bank komersial, dimana ketika krisis, sesuai standard Basel maka akan menjadi "
over prudent", dan rakyat jelata lagi lagi yang menjadi korban karena akan sulit dapatkan akses lembaga keuangan,” jelasnya.
Suroto membeberkan, negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Jepang dan lain lain, ternyata arsitektur kelembagaan keuangannya bukan menganut sistem monokultur perbankkan komersial.
“Mereka terus menghidupi kelembagaan keuangan alternatif lainya seperti misalnya koperasi kredit (Credit Union). Mereka sadar jika ketahanan sistem layanan keuangan bagi masyarakat itu justru ditentukan oleh banyaknya varian layanan dari lembaga keuangan,” jelasnya lagi.
Dia mencontohkan saat krisis ekonomi tahun 2008, koperasi simpan pinjam (Credit Union) di Amerika Serikat ternyata justru memainkan peranan yang menyelamatkan usaha kecil.
Demikian juga di Kanada, walaupun bank dan koperasinya sudah kuat, pemerintah tetap ciptakan lembaga lembaga keuangan sebagai penyalur kredit program dengan sistem polling dengan bekerja sama dengan Koperasi Kredit (Credit Union) untuk mengisi kekosongan layanan bagi kelompok Masyarakat.
“Di Indonesia, kebijakan KUR dengan skema yang diskriminatif memihak dan memberikan keuntungan pada bank, bukannya memperkuat kelembagaan keuangan lainya, secara tidak langsung telah mematikan koperasi, BMT, dan lain lain,” bebernya.
“Program KUR dan sistem kebijakannya saat ini mendapat pertanyaan besar, untuk siapa sebetulnya sasaran dari program ini. Kenapa justru banyak menguntungkan bankir, bunuh lembaga keuangan lain?” tegasnya lagi.
Program KUR selama ini diklaim sebagai sukses pemerintah berikan bunga rendah untuk rakyat, dan sukses BUMN sumbang negara. Namun semua prestasi itu sumbernya dari pajak rakyat.
“Sesuatu yang aneh karena seharusnya justru BUMN itu menghasilkan keuntungan untuk negara. Rumus ekonomi yang sehat, tingkat suku bunga pinjaman yang murah itu adalah akibat dari pergerakan sektor riil yang membaik, bukan karena dipaksa negara. Tapi rupanya pemerintah demi popularitasnya mengorbankan kepentingan ini,” pungkasnya.
