Berita

Presidium Nasional PHI John Muhammad/RMOL

Politik

Hentikan Kediktatoran Jokowi, PHI Ajak Masyarakat Bentuk Poros Baru

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 14:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Hijau Indonesia (PHI) mengajak kalangan masyarakat sipil untuk membentuk poros politik baru selain ketiga poros politik Pilpres yang ada.

Poros baru ini bertujuan untuk menghentikan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggengkan kekuasaan melalui pemenangan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Presidium Nasional PHI John Muhammad, Jokowi semakin menunjukkan watak diktatornya dalam pelbagai peristiwa politik termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan anaknya sebagai kandidat pilpres 2024.

“Dugaan kuat intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi melalui saudara iparnya dan putusan yang meloloskan anaknya sebagai calon wakil presiden, patut diperiksa lebih jauh sebagai penyelewengan konstitusi. PHI menilai praktik tersebut merupakan pengkhianatan konstitusi yang memiliki konsekuensi hukum serius, pemakzulan," kata John dalam jumpa media di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Kamis (2/11).

Selain kuatnya intervensi atas proses di MK, watak kediktatoran Jokowi juga semakin terlihat dari upaya-upaya memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode, menunda pemilu, hingga adanya pemalsuan verifikasi faktual untuk sejumlah parpol.

PHI menengarai, Jokowi dan kekuasaannya telah membajak lembaga-lembaga penting dalam demokrasi, termasuk partai-partai politik, KPK, KPU, hingga MK. Tindakan ini untuk melanggengkan kekuasaannya lewat cara-cara curang, termasuk merubah aturan main dan konstitusi.

Apa yang dilakukan Jokowi ini, menurut John, tidak bisa dihadapi hanya oleh Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau gabungan keduanya.

"Untuk mencegah kediktatoran gaya baru perlu kekuatan massa politik yang lebih besar. Masyarakat sipil tak boleh diam. Harus melakukan sesuatu. Ruang politik baru harus diciptakan untuk memperjuangkan kepentingan umum," tegasnya.

Poros politik baru masyarakat sipil juga mendesak untuk dibentuk mengingat rekam jejak dan kebijakan bermasalah pada ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden, termasuk partai-partai politik yang mengusungnya.

Masyarakat perlu selalu ingat kebijakan pembangunan bermasalah yang terjadi di Kendeng, Wadas, atau Rempang. Masyarakat juga tidak boleh lupa pada pendekatan politik identitas yang merusak rajutan kebangsaan.

“Warga tidak boleh lagi tertipu visi dan misi. Warga perlu ditempatkan sebagai aktor penentu kebijakan. Warga perlu kontrak politik sejati. Poros Politik baru perlu dibangun bersama,” imbuh dia.

“Ini bukan sekadar koalisi antar partai politik yang tidak dapat dipegang komitmen politiknya dan sulit diukur dampak politiknya secara riil. Ini batu uji untuk mencegah kediktatoran Jokowi," pungkas John.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya