Berita

Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Craig Mokhiber/Net

Dunia

Petinggi PBB Pilih Mundur: Organisasi Ini Tidak Berdaya Hadapi Genosida di Depan Mata

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 07:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York mengundurkan diri karena kecewa dengan respons terkait pembantaian warga sipil Palestina di Gaza oleh Israel.

Ia adalah Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Craig Mokhiber.

Lewat suratnya kepada komisaris tinggi PBB di Jenewa pada Sabtu (28/10), Mokhiber menyampaikan pengunduran dirinya sebagai protes atas kegagalan PBB.


"Ini akan menjadi komunikasi terakhir saya dalam peran di New York. Sekali lagi kita melihat genosida terjadi di depan mata kita dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya," kata Mokhiber.

Menurut Mokhiber, kegagalan PBB bukan hanya di Gaza. PBB juga dinilai telah gagal mencegah genosida sebelumnya terhadap Tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Kurdistan Irak, dan Rohingya di Myanmar.

“Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab. Tidak ada keraguan," jelasnya, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (2/11).

Ia jugamenyoroti bagaimana Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sebagian besar negara Eropa tidak hanya menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka berdasarkan Konvensi Jenewa, tetapi juga mempersenjatai serangan Israel dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik terhadap konflik tersebut.

Mokhiber telah bekerja untuk PBB sejak tahun 1992 dan memegang sejumlah peran penting. Ia memimpin tugas komisaris tinggi dalam merancang pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia, dan bertindak sebagai penasihat senior hak asasi manusia di Palestina, Afghanistan, dan Sudan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya