Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno/Net

Politik

Tak Bawa-bawa NU di Pilpres 2024, Nusron Wahid dan Yenny Wahid Disebut Profesional

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 07:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nusron Wahid dan Yenny Wahid dinilai sebagai dua figur yang bisa menjaga profesionalitas dan integritasnya di politik walaupun sama-sama bernaung di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Yenny Wahid yang merupakan putri Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, secara terbuka sudah mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD,

Sementara itu, Nusron Wahid, yang juga merupakan politikus Partai Golkar dan salah satu Ketua PBNU, berada di tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


“Ya kalau kerja di PBNU pasti profesional. Mereka itu sesuai dengan tupoksinya akan menjalankan semua kerja-kerja politik di PBNU ya, itu nggak bisa dibantah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam keterangannya, Kamis (2/11).

"PBNU ini bukan lembaga negara, tapi kan lebih pada civil society sebenarnya, yang memang gerakannya lebih partisipatoris," sambungnya.

Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, dalam bekerja di PBNU, keduanya akan tetap profesional sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang berprinsip nama NU maupun kepengurusan PBNU tidak boleh dibawa-bawa dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Jadi, tidak ada tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota atau pun pengurus PBNU yang menuntut mereka itu loyal 100 persen, seperti pembantu presiden atau seperti pejabat negara,” kata dia.

Adi juga menyoroti bahwa meskipun anggota PBNU terlibat dalam kegiatan politik, seperti Nusron Wahid, hal ini tidak membebani mereka dengan tanggung jawab seperti pejabat negara.

Ia menegaskan bahwa profesionalisme dalam konteks kerja di PBNU tidak akan mengganggu keanggotaan partai atau dukungan pada tim pemenangan tertentu.

“Namun, harus diakui ketika salah satu, bahkan banyak yang jadi pengurus NU, itu jadi bagian dari pengurus partai dan tim pemenangan tertentu ya pastinya akan ada tarikan napas politik,” tandasnya.



Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya