Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno/Net

Politik

Tak Bawa-bawa NU di Pilpres 2024, Nusron Wahid dan Yenny Wahid Disebut Profesional

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 07:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nusron Wahid dan Yenny Wahid dinilai sebagai dua figur yang bisa menjaga profesionalitas dan integritasnya di politik walaupun sama-sama bernaung di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Yenny Wahid yang merupakan putri Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, secara terbuka sudah mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD,

Sementara itu, Nusron Wahid, yang juga merupakan politikus Partai Golkar dan salah satu Ketua PBNU, berada di tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


“Ya kalau kerja di PBNU pasti profesional. Mereka itu sesuai dengan tupoksinya akan menjalankan semua kerja-kerja politik di PBNU ya, itu nggak bisa dibantah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam keterangannya, Kamis (2/11).

"PBNU ini bukan lembaga negara, tapi kan lebih pada civil society sebenarnya, yang memang gerakannya lebih partisipatoris," sambungnya.

Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, dalam bekerja di PBNU, keduanya akan tetap profesional sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang berprinsip nama NU maupun kepengurusan PBNU tidak boleh dibawa-bawa dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Jadi, tidak ada tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota atau pun pengurus PBNU yang menuntut mereka itu loyal 100 persen, seperti pembantu presiden atau seperti pejabat negara,” kata dia.

Adi juga menyoroti bahwa meskipun anggota PBNU terlibat dalam kegiatan politik, seperti Nusron Wahid, hal ini tidak membebani mereka dengan tanggung jawab seperti pejabat negara.

Ia menegaskan bahwa profesionalisme dalam konteks kerja di PBNU tidak akan mengganggu keanggotaan partai atau dukungan pada tim pemenangan tertentu.

“Namun, harus diakui ketika salah satu, bahkan banyak yang jadi pengurus NU, itu jadi bagian dari pengurus partai dan tim pemenangan tertentu ya pastinya akan ada tarikan napas politik,” tandasnya.



Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya