Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno/Net

Politik

Tak Bawa-bawa NU di Pilpres 2024, Nusron Wahid dan Yenny Wahid Disebut Profesional

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 07:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nusron Wahid dan Yenny Wahid dinilai sebagai dua figur yang bisa menjaga profesionalitas dan integritasnya di politik walaupun sama-sama bernaung di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Yenny Wahid yang merupakan putri Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, secara terbuka sudah mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD,

Sementara itu, Nusron Wahid, yang juga merupakan politikus Partai Golkar dan salah satu Ketua PBNU, berada di tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


“Ya kalau kerja di PBNU pasti profesional. Mereka itu sesuai dengan tupoksinya akan menjalankan semua kerja-kerja politik di PBNU ya, itu nggak bisa dibantah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam keterangannya, Kamis (2/11).

"PBNU ini bukan lembaga negara, tapi kan lebih pada civil society sebenarnya, yang memang gerakannya lebih partisipatoris," sambungnya.

Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, dalam bekerja di PBNU, keduanya akan tetap profesional sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang berprinsip nama NU maupun kepengurusan PBNU tidak boleh dibawa-bawa dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Jadi, tidak ada tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota atau pun pengurus PBNU yang menuntut mereka itu loyal 100 persen, seperti pembantu presiden atau seperti pejabat negara,” kata dia.

Adi juga menyoroti bahwa meskipun anggota PBNU terlibat dalam kegiatan politik, seperti Nusron Wahid, hal ini tidak membebani mereka dengan tanggung jawab seperti pejabat negara.

Ia menegaskan bahwa profesionalisme dalam konteks kerja di PBNU tidak akan mengganggu keanggotaan partai atau dukungan pada tim pemenangan tertentu.

“Namun, harus diakui ketika salah satu, bahkan banyak yang jadi pengurus NU, itu jadi bagian dari pengurus partai dan tim pemenangan tertentu ya pastinya akan ada tarikan napas politik,” tandasnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya