Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno/Net

Politik

Tak Bawa-bawa NU di Pilpres 2024, Nusron Wahid dan Yenny Wahid Disebut Profesional

KAMIS, 02 NOVEMBER 2023 | 07:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nusron Wahid dan Yenny Wahid dinilai sebagai dua figur yang bisa menjaga profesionalitas dan integritasnya di politik walaupun sama-sama bernaung di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Yenny Wahid yang merupakan putri Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, secara terbuka sudah mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD,

Sementara itu, Nusron Wahid, yang juga merupakan politikus Partai Golkar dan salah satu Ketua PBNU, berada di tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


“Ya kalau kerja di PBNU pasti profesional. Mereka itu sesuai dengan tupoksinya akan menjalankan semua kerja-kerja politik di PBNU ya, itu nggak bisa dibantah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam keterangannya, Kamis (2/11).

"PBNU ini bukan lembaga negara, tapi kan lebih pada civil society sebenarnya, yang memang gerakannya lebih partisipatoris," sambungnya.

Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, dalam bekerja di PBNU, keduanya akan tetap profesional sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang berprinsip nama NU maupun kepengurusan PBNU tidak boleh dibawa-bawa dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Jadi, tidak ada tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota atau pun pengurus PBNU yang menuntut mereka itu loyal 100 persen, seperti pembantu presiden atau seperti pejabat negara,” kata dia.

Adi juga menyoroti bahwa meskipun anggota PBNU terlibat dalam kegiatan politik, seperti Nusron Wahid, hal ini tidak membebani mereka dengan tanggung jawab seperti pejabat negara.

Ia menegaskan bahwa profesionalisme dalam konteks kerja di PBNU tidak akan mengganggu keanggotaan partai atau dukungan pada tim pemenangan tertentu.

“Namun, harus diakui ketika salah satu, bahkan banyak yang jadi pengurus NU, itu jadi bagian dari pengurus partai dan tim pemenangan tertentu ya pastinya akan ada tarikan napas politik,” tandasnya.



Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya